JAKARTA,RELASIPUBLIK– Dalam Rapat Kerja yang dilangsungkan antara Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hj. Nevi Zuairina, Anggota DPR RI FPKS, menyoroti capaian sesuai target dalam realisasi investasi tahun 2023 yang berhasil melampaui yang ditetapkan. Dengan total realisasi mencapai Rp1.418,9 triliun. Ia mengatakan, bahwa keberhasilan pemerintah dalam menggaet investasi, menstimulasi perekonomian, dan menciptakan lapangan kerja mesti terus digesa tahun 2024 ini agar gerak roda ekonomi terutama di kalangan menengah kebawah dapat semakin bergeliat.
“Realisasi investasi yang mencapai 101,3 persen dari target yang ditetapkan menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta para stakeholder terkait,” tutur Hj. Nevi Zuairina,
Data yang dirilis Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi tahun 2023 terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 744,0 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 674,9 triliun. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kuantitas tapi juga kualitas investasi di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, politisi PKS ini menyinggung tentang target ambisius tahun 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun. Target ini didukung oleh alokasi anggaran yang stabil dan kebijakan yang kondusif untuk investasi, termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan strategis seperti Batam, Bintan, dan Karimun, serta megaproyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
Mengenai perkembangan proyek IKN, Hj. Nevi Zuairina menekankan harapan agar proyek ini dapat terus menarik minat investor tanpa membebani APBN secara signifikan.
“Kita berharap dengan strategi yang tepat, proyek IKN dapat lebih banyak dibiayai oleh investor, mengurangi beban APBN dan mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujar Anggota Badan Anggaran ini.
Lebih lanjut, Hj. Nevi Zuairina juga menyoroti pentingnya kebijakan penataan investasi asing yang tidak hanya membawa modal tapi juga transfer teknologi, penggunaan bahan baku lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Hal ini untuk menghindari dampak negatif seperti yang terjadi di Morowali.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa investasi yang masuk dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal, khususnya dalam pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja,” tambahnya.
Terakhir, Hj. Nevi Zuairina mengapresiasi upaya Kementerian Investasi/BKPM dalam mengendalikan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penyerapan tenaga kerja lokal. Ini adalah langkah vital untuk memastikan bahwa setiap proyek investasi memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia.
“Saya meminta komitmen bersama antara pemerintah dan DPR RI untuk memastikan bahwa investasi di Indonesia tidak hanya bertambah jumlahnya tetapi juga kualitas dan dampak positifnya bagi masyarakat luas,” tutup Nevi Zuairina.(A-416)
