PAINAN, RELASIPUBLIK – Rapat paripurna DPRD Pessel penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Senin (27/6-2022) bertempat di ruang sidang DPRD setempat.
Dalam pandangan Fraksi DPRD tersebut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian yang dicapai pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan.
Seluruh fraksi sepakat, Pemkab Pessel untuk terus mempertahankannya dan mampu meningkatkan pengelolaan keuangan dengan baik.
“Prinsip kehati-hatian dan selalu cermat perlu tetap jadi perhatian,” kata Juru Bicara Fraksi PKS, Pardis, membacakan pandangan umum fraksinya.
Fraksi Golkar juga mengatakan hal yang sama. Golkar menyampaikan capaian WTP yang diraih merupakan bukti komitmen Pemkab Pessel dalamJaga kualitas pengelolaan APBD.
Fraksi Golkar menyampaikan saran dan minta Pemkab untuk memperhatikan rekomendasi BPK. Antaranya, beberapa permasalahan substansial yang perlu tindaklanjut.
“Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah daerah,” ujar Ketua Fraksi Golkar, Syafril Saputra.
Ia menambahkan, dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Fraksi Bintang Karya Bangsa dalam pandangan fraksi nya meminta Pemkab Pessel harus mampu untuk memaksimalkan serapan anggaran secara maksimal pada setiap OPD.
Artinya keberhasilan mempertanggung jawabkan keuangan daerah secara administratif hendaknya beriringan dengan program dan kegiatan yang benar-benar dapat terasa oleh masyarakat secara langsung.
“Adapun problematika yang ada dalam, pelaksanaan pembangunan selama tahun 2021, kami dari Fraksi Bintang Karya Bangsa berharap ini menjadi bahan evaluasi acuan perbaikan,” terangnya.
Mengenai Ranperda APBD 2021 dan Pengelolaan Keuangan Daerah fraksi PKS, Golkar dan Bintang Karya Bangsa (PBB, PKB dan Berkarya) . 6 fraksi lainnya, yakni, PAN, Nasdem, PDI, Demokrat, Persatuan Pembangunan Indonesia (PPP dan Perindo), dan Gerindra juga menyampaikan apresiasi.
Masing-masing fraksi memberikan masukannya terkait penyampaian nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.
Antaranya soal peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, soal peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik. ( Don )
