sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Retreat Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Baso, bukan sekadar agenda seremonial. Forum ini langsung menohok persoalan mendasar di nagari: lemahnya pemahaman tata kelola keuangan hingga belum optimalnya pelayanan publik.
Rektor IPDN, Khalilul Khiri, secara lugas mengungkap dua tujuan utama retreat: memperkuat kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari—baik kebijakan maupun administrasi—serta mendorong kualitas pelayanan publik yang mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, termasuk krisis pengelolaan sampah.
“Masih sering terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Bukan selalu karena niat jahat, tapi karena ketidakpahaman,” tegasnya saat membuka kegiatan, Senin (6/4).
Pernyataan itu menjadi sinyal keras: persoalan tata kelola di nagari bukan hanya soal integritas, tetapi juga soal kapasitas. Ketidaktahuan, jika dibiarkan, bisa berujung pada pelanggaran.
Karena itu, melalui retreat ini, para Wali Nagari didorong memahami secara tegas batasan—mana yang boleh dan mana yang tidak dalam pengelolaan keuangan. Praktik lama yang tidak transparan diminta ditinggalkan.
“Minimal, sepulang dari sini, mereka paham prinsip dasar tata kelola keuangan yang baik,” kata Khalilul.
Tak hanya soal administrasi, IPDN juga menyoroti pelayanan publik yang masih kerap gagap menghadapi persoalan konkret. Salah satunya, isu sampah yang kini menjadi problem nasional.
IPDN, lanjutnya, tengah mengembangkan model pengelolaan sampah berbasis daerah melalui program pengabdian masyarakat di Sumedang sebagai proyek percontohan. Jika berhasil, pendekatan ini akan direplikasi ke berbagai daerah, termasuk Tanah Datar.
“IPDN tidak hanya mengajarkan teori. Kami ingin menghadirkan solusi nyata,” ujarnya.
Lebih jauh, IPDN juga tengah berbenah menuju standar internasional, termasuk memperkuat kapasitas praja dalam penguasaan bahasa asing. Tujuannya jelas: melahirkan aparatur dengan perspektif global, namun tetap berpijak pada kearifan lokal.
“Think globally, act locally. Persoalan daerah harus diselesaikan dengan referensi global, tapi tetap sesuai kondisi lokal,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa retreat ini merupakan program prioritas daerah untuk mencetak pemimpin nagari yang tangguh, disiplin, dan berintegritas.
“Hari ini adalah momentum yang kami tunggu. Ini bukan sekadar pelatihan, tapi investasi untuk masa depan nagari,” ujarnya.
Dari 75 Wali Nagari, sebanyak 74 orang hadir, bahkan satu di antaranya tetap mengikuti kegiatan meski dalam kondisi sakit dan menggunakan kursi roda. Bagi Eka Putra, itu adalah simbol komitmen yang tidak bisa dianggap biasa.
“Semangat seperti ini yang harus menular,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa retreat ini tidak hanya soal peningkatan kapasitas, tetapi juga pembentukan karakter—mulai dari kedisiplinan hingga kemampuan menahan ego sektoral.
Bahkan, sejak malam pertama, para peserta sudah “ditempa” melalui hal-hal sederhana, seperti proses mendapatkan makan yang tidak instan—sebuah simulasi kecil tentang kesabaran dan disiplin dalam kepemimpinan.
“Ini pembelajaran. Pemimpin tidak boleh serba instan,” ujarnya.
Lebih dari itu, Eka Putra mendorong lahirnya kompetisi sehat antar nagari—dalam hal kebersihan, transparansi, hingga pembangunan—serta memperkuat jejaring antar pemimpin nagari agar kolaborasi ke depan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Retreat ini dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly, Ketua DPRD Anton Yondra, Forkopimda, jajaran IPDN, hingga kepala OPD.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi nagari hari ini, pesan dari retreat ini jelas: membangun nagari tidak cukup dengan anggaran—tetapi harus dimulai dari cara berpikir, cara bekerja, dan keberanian berubah(d13)
