Padang – Anggota DPRD Padang, Rustam Efendi meminta pemerintah harus mengedukasi masyarakat secara perlahan-lahan kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol 3M untuk melindungi diri dari bahaya covid-19.
“Sebenarnya, masyarakat abai menjalankan protokol kesehatan karena belum ada di lingkungan dan keluarganya yang terpapar Covid-19. Oleh karena itu, penyadaran terhadap kelompok masyarakat untuk diteruskan kepada individu sangatlah penting,” ucapnya Rustam Effendi, Selasa (20/10).
Anggota DPRD Padang, Rustam Efendi meminta pemerintah harus mengedukasi masyarakat secara perlahan-lahan kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol 3M untuk melindungi diri dari bahaya covid-19.
“Sebenarnya, masyarakat abai menjalankan protokol kesehatan karena belum ada di lingkungan dan keluarganya yang terpapar Covid-19. Oleh karena itu, penyadaran terhadap kelompok masyarakat untuk diteruskan kepada individu sangatlah penting,” ucapnya Rustam Effendi, Selasa (20/10).
Dia mengatakan, berbagai upaya maksimal telah diupayakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Di mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi guna mencegah penyebaran virus corona penyebab Covid-19. Hingga rencana terbaru dengan pemberlakuan perda AKB yang akan diterapkan ke masyarakat.
Namun, pademi covid-19 hingga saat ini masih sulit teratasi, hal ini didukung oleh masih enggannya masyarakat dalam penerapan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat.
“Makanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan,” katanya.
Sementara Pengamat komunikasi dari Universitas Andalas Dr Emeraldy Chatra, PGDip. M.Ikom saat dihubungi menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 belum maksimal.
Menurutnya, mengubah prilaku masyarakat dalam penerapan 3M itu harus serius, dan tidak asal-asalan.
“Saya melihat komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan rakyat tidak terjalin dengan baik, pemerintah masih menggunakan azas communicator oriented yang menjadikan pemerintah menjadi sentral. Yang harus dilakukan pada saat ini pemerintah menjalin komunikasi interaktif dengan masyarakat. Pemerintah mendengar rakyat, dan rakyat mendengarkan pemerintah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Emeraldy mempertanyakan apakah pemerintah memahami masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan?
“Pertanyaan saya cukup sederhana saja, tetapi implikasinya sangat luas. Sampai kapan pemerintah kesal kepada masyarakat yang tidak patuh akan protokol kesehatan. Jika pemerintah tidak paham, akan menciptakan kesalahan kebijakan yang akan diambil. Tentu ini sangat merugikan sekali ,” paparnya.
Emeraldy berharap pemerintah harus berkomunikasi secara intensive dengan masyarakat untuk menjelaskan sisi positif dari kepatuhan pada protokol kesehatan.
“Pemerintah harus hadir di rumah-rumah penduduk untuk bicara dari hati ke hati tentang pentingnya protokol kesehatan,” jelasnya.
