SAWAHLUNTO, RELASIPUBLIK – Kota Sawahlunto mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebesar 7 Milyar Rupiah, Kategori pertama, bantuan pemerintah untuk masyarakat Kotaku Reguler, nominal 1 Miliar untuk Desa Bukik Gadang dan Desa Tumpuk Tangah, Kecamatan Talawi.
Kategori kedua, BPM Kotaku Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan, dengan nominal 1 Milyar untuk Desa Silungkang Oso, Desa Kubang Tangah dan Desa Sikalang.
Kategori ketiga, BPM Kotaku Padat Karya Tunai/ Cash For Work, masing – masingnya mendapat 300 juta. Untuk Desa Taratak Bancah, Desa Silungkang Duo, Desa Kubang Utara Sikabu, Desa Lunto Timur, Desa Kolok Mudiak, Desa Kolok Nan Tuo, Desa Datar Mansiang dan Kelurahan Aur Mulyo.
Program Kotaku merupakan sebuah program pembangunan dari pemerintah pusat, yang sudah ada sejak tahun 2006 dengan berbagai nama. Mulai dari P2KP, PLPBK, PNPM Mandiri Perkotaan dan sekarang dengan nama program Kotaku.
Bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, program seperti Kotaku ini tentunya sangat didorong dan didukung karena dapat membangkitkan roda perekonomian masyarakat, utamanya di pedesaan ataupun kelurahan.
Kejutan untuk tahun 2021, Kota Sawahlunto mendapatkan anggaran dari Program Kotaku sebesar 7,4 Miliar. Padahal pada tahun 2020 lalu, Sawahlunto hanya mendapatkan satu (1) miliyar yang diperuntukkan untuk pengembangan serai wangi dan minyak atsiri. Dan karena dianggap telah berjalan secara baik dan benar, pada tahun ini terjadi lonjakan bantuan yang cukup signifikan yang artinya, Sawahlunto melalui program Kotaku lebih mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Sawahlunto, Dr dr Ambun Kadri MKM beberapa waktu lalu (Maret) menyampaikan bahwa Kota Sawahlunto pada tahun 2021 mendapat peogram melalui Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Kotaku sebesar 7,4 Milyar. Artinya, Sawahlunto mendapat anggaran terbesar di Sumatera Barat.
Sekdako Sawahlunto Ambun Kadri mengingatkan agar dalam menjalankan kegiatannya, lakukanlah dengan sebaik baiknya. “Dan jangan lupa bahwa, Kota Tanpa Kumuh berarti Bersih dan Kota Bersih adalah Kota Sehat,” ujar Sekdako saat memberi arahan kepada desa dan kelurahan yang akan mendapat program Kotaku, ketika itu.
Sementara itu, Wako Deri Asta kembali megingatkan, “jangan kita sia-siakan kepercayaan pemerintah pusat ini dan jangan pula ada nantinya oknum yang menyeleweng dan bermain-main dengan program pusat ini karena akan diawasi langsung dan dimonitoring oleh BPK RI.” Ujar Deri Asta dalam arahannya.
Lebih lanjut disampaikan.Deri Asta , “untuk itu kepala desa/kelurahan harus transparan dan libatkan semua komponen masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Karena masyarakat juga punya hak untuk mengawasi jalannya program yang dilaksanakan dengan sistem padat karya. Sehingga lebih banyak masyarakat yang terlibat dan mendapatkan azas manfaat dari program ini,” pungkasnya. (Jun)
