PADANG,RELASIPUBLIK- Ketua DPRD Sumbar Supardi bersama tenaga ahli melakukan kajian untuk melahirkan inovasi dalam penanganan kebencanaan. Selama ini, penanganan bencana masih bersifat manual, dimana ada bencana barulah berbondong-bandong untuk melakukan penanganan.
” Ada beberapa kebijakan strategis yang luput dari perhatian DPRD dan Pemerintah Provinsi, salah satunya perihal kebencanaan. Untuk itu, tenaga ahli harus proaktif dalam memberikan rekomendasi agar upaya-upaya penanganan berjalan optimal, ” ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi saat rapat koordinasi dengan tenaga ahli.
Dari evaluasi beberapa tahun terakhir, kata Supardi, pola penanganan bencana tidak berobah-berobah, sehingga dibutuhkan masukan dan hendaknya menjadi acuan dalam mengambil kebijakan. Hal tersebut, merupakan upaya dalam meminimalisir dampak bencana.
Disebutkannya, para ahli geologi telah mengatakan, banyak patahan berada Di Sumbar. Dari Danau Singkarak, Pasaman, Solok Raya hingga ke Daerah Kerinci. Dari pemetaan itu, harusnya di daerah terdeteksi dilakukan langkah pencegahan dini, sehingga bisa meminimalisir jatuhnya korban jiwa hingga kerugian lainnya.
Dia mengatakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota penting melakukan edukasi bahwa pembangunan yang masif pada daerah patahan tidak dibenarkan, secara geografis Sumbar tidak hanya diancam dengan gempa dan tsunami, namun juga banjir dan longsor. Artinya kita tinggal di daerah gudang bencana.
Terkait ini dihubungi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan, jangan menunggu terjadi bencana dahulu baru bertindak, ketika memasuki musim penghujan dinas terkait harus bergerak cepat.
Jika daerah itu rawan longsor, sediakan alat berat jika daerah itu rawan banjir sediakan perahu karet untuk proses evakuasi.
Dia merincikan dari 5 juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau 1 juta diantaranya tinggal dikawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api.
Ia meminta, agar penganggaran bidang mitigasi dan tanggap bencana mesti benar-benar optimal. Terkait program, dirinya meminta semua pihak bisa berkordinasi agar bisa menanggulangi dampak buruk bencana alam. Untuk hal yang terlihat, harusnya ada upaya deteksi dini dilakukan.
” Perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penanganan bencana harus lebih optimal. Daerah kita rawan. Harusnya disiapkan SOP jelas pra bencana maupun pasca bencana,” ujarnya (***)
