PADANG,RELASIPUBLIK– Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kelurahan Kampung Lapai, sepakat untuk tetap fokus pada pembenahan drainase, baik drainase di Jalan Jhoni Anwar maupun di seluruh RW di kelurahan tersebut.
Penegasan itu disampaikan Ketua LPM Kampung Lapai, Sonny Afandi, ST, di sela-sela Musrenbang Kecamatan Nanggalo Tahun 2023 di Dhave Hotel, Senin (25/1/2022).
“Hampir semua RW di Kelurahan Kampung Lapai ini masuk kategori rawan banjir. Karena itu, sejak saya diamanahkan menjadi Ketua LPM, program utama kita adalah perbaikan drainase yang saling terkoneksi hingga ke sungai Batang Kuranji. Jika ini selesai, maka dipastikan Kelurahan Kampung Lapai terbebas dari banjir, termasuk genangan air di jalan Jhoni Anwar, sekaligus akan hilang,” ungkap Sonny didampingi Lurah Kampung Lapai, Yos Deki dan Ketua RW IV, Erwin Ilfahmi.
Selain fokus ke drainase yang telah diusulkan oleh Kelurahan Kampung Lapai di Musrenbang setiap awal tahun sejak 3 tahun lalu, lanjut Sonny, di tingkat kelurahan juga telah dilakukan berbagai kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi dan kesehatan masyarakat.
“Karena itu kita sangat berharap, anggota DPRD Kota Padang dari Daerah Pemilihan Nanggalo, untuk ikut mendorong dan mengawal program ini sampai ke Musrenbang tingkat Kota Padang. Masyarakat sangat berharap, tahun 2023 mendatang, pembenahan drainase ini dapat terwujud,” ungkap Sonny.
Walikota Padang Hendri Septa dalam sambutannya pada Musrenbang yang dihadiri Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat dan Camat Nanggalo, Magdalena, mengatakan bahwa dasar dari dilaksanakannya Musrenbang ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Di dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
“Oleh sebab itu saya berharap agar apa yang di musyawarahkan pada hari ini benar-benar hasil seleksi dari Rakorbang di tingkat Kelurahan sehingga pembangunan yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Hendri Septa.
Walikota mengingatkan agar hasil yang diputuskan pada Musrenbang hari ini benar-benar proyek dengan skala prioritas yang tinggi.
“Selain pembangunan fisik, saya juga berharap Ketua RT dan RW juga mengusulkan non fisik. Padahal pembangunan non fisik berupa pemberdayaan seperti pelatihan, kesehatan warga, atau majelis taklim,” ungkap Ketua DPD PAN Kota Padang ini. (ms/)
