Padang,relasipublik – 26 Juli 2025 Senator Republik Indonesia Irman Gusman menegaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan bukan sekadar warisan sejarah, tetapi fondasi hidup berbangsa yang harus terus diperkuat agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Sabtu, 27 Juli 2025.
Mantan Ketua DPD RI dua periode ini menegaskan “Nilai-nilai kebangsaan itu bukan sekadar warisan dari masa lalu, tapi nilai yang harus terus dirawat dan diperkuat agar tidak kehilangan makna di tengah perubahan zaman. Kalau tidak kita jaga dan terus perkuat, ia akan jadi simbol yang kosong.
Oleh karena itu, kebangsaan harus menjadi kompas dalam kehidupan sehari-hari—dalam cara kita berpikir, bersikap, dan membangun relasi antarsesama warga.
Pria berkacamata itu menyebutkan bahwa Sumatera Barat sejak awal telah memberikan kontribusi besar terhadap arah moral dan intelektual bangsa. Sistem nagari yang partisipatif, falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, serta peran tokoh-tokoh nasional asal Minangkabau seperti Mohammad Hatta, Tan Malaka, Haji Agus Salim, dan Buya Hamka menjadi bukti bahwa nilai-nilai lokal dapat berkontribusi besar pada gagasan kebangsaan Indonesia.
“Sumatera Barat sejak awal telah menjadi penopang intelektual dan moral bangsa. Nilai-nilai lokal Minangkabau telah lama menjadi fondasi bagi gagasan keindonesiaan,” ungkap Irman yang bergelar Datuk Rajo Nan Lagian itu
Ia menambahkan, tugas generasi hari ini bukanlah merumuskan ulang konsep kebangsaan, melainkan memperkuat nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dengan realitas dan kebutuhan zaman.
“Tugas kita hari ini bukan menciptakan kebangsaan baru, tetapi menguatkan kembali nilai-nilai dasar bangsa agar selaras dengan tantangan dan dinamika zaman. Dan penguatan itu justru harus dimulai dari daerah—tempat nilai-nilai kebangsaan bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat,” lanjutnya.
Dalam forum yang diikuti lebih dari 150 orang dan dihadiri oleh unsur pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, serta tokoh masyarakat dan pemuda, Irman menyoroti pentingnya peran kampus dalam menjaga arah kebangsaan, terutama dalam situasi di mana generasi muda menghadapi tantangan disorientasi nilai.
“Kita boleh modern, boleh mengglobal, tapi tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai dasar kebangsaan dan jati diri kita sebagai bangsa. Kampus adalah tempat terbaik untuk merawat dan memastikan nilai dan jati diri itu tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Ketua Dewan Pakar UMKM PP Muhammadiyah itu juga menyinggung sejumlah persoalan konkret yang dihadapi daerah. Mulai dari masih terbatasnya investasi strategis, belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan seperti kawasan wisata Mandeh, hingga hingga berkurangnya ruang aktualisasi nilai-nilai sosial tradisional yang selama ini hidup dalam surau, kampung, dan nagari. Ia menilai, revitalisasi nilai kebangsaan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pendekatan normatif dari pusat.
“Empat Pilar itu tidak cukup hanya diajarkan. Ia harus dijaga, dijalani, dan diperjuangkan bersama. Dan perjuangan itu harus kita mulai dari tempat di mana rakyat hidup, dari daerah-daerah aerah yang selama ini belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan nasional,” tuturnya.
“Tantangan kita hari ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang menjaga konsistensi nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat jati diri nasional. Untuk itu, para pemuda—khususnya dari ranah Minang—harus hadir sebagai teladan integritas dan agen perubahan bagi masa depan bangsa,” tuturnya.
Dalam sesi akhir, Irman Gusman menegaskan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang memperjuangkan keadilan regional dan menjembatani nilai-nilai lokal dengan arah kebijakan nasional.
“Sebagai senator RI dari Sumatera Barat, saya meyakini bahwa Empat Pilar Kebangsaan hanya akan bermakna jika benar-benar dijalankan secara nyata dari daerah, melibatkan partisipasi masyarakat, dan diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan merata,” pungkasnya.
