PAINAN, RELASIPUBLIK — Ketua Markas Cabang LSM Forum Bersama Laskar Merah Putih Pessel, Sidi Aidul Gaspur Tanjung menyatakan program yang dipaparkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 tidak masuk akal.
Pertanyaan itu muncul dari berbagai kalangan Pasca debat perdana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada 11 November silam yang disiarkan oleh TVRI Sumatera Barat, paparan program Paslon Nomor urut 02 yakinnya Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah. Tentang program kegiatan yang bakal diusung oleh Bapaslon.
“Seharusnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, karena daerah kita tidak lah daerah yang kaya, namun daerah yang hanya mengandalkan APBD dalam setiap program kegiatan,” tegasnya. Minggu 22/11 di Painan.
Menurutnya, program Bapaslon seharusnya mengacu kepada regulasi serta ditopang oleh keuangan yang memadai dan kemudian disampaikan ke publik, sehingga terkesan telah dirancang dengan skema yang matang dan tidak terkesan tidak masuk akal.
“Nah, kalau dijadikan Dana Desa sebesar Rp1 miliar pertahun, uangnya dari mana, karena PAD kita juga kecil, dan APBD juga begitu, jelas tidak masuk akal,” tutupnya.
Ia menerangkan, berdasarkan penggunaannya anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di wilayah itu terdiri dari anggaran sektor Pendidikan sebesar 20 persen, anggaran untuk Kesehatan sebesar 10 persen, ADD sebesar 10 persen, Gaji ditambah dengan TPP sebanyak 40 persen.
“Dan dengan kondisi seperti itu hanya tersisa sebesar 20 persen,” terangnya.
Dan jika terus ditambah anggaran dana desa menjadi Rp1 miliar pernagari maka persentase ADD meningkat menjadi 25 persen, maka sisa dana untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik tersisa hanya 5 persen.
“Jika itu terjadi, maka akan banyak dinas yang gulung tikar, karena anggaran 5 persen itu hanya cukup untuk Pikir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” tutupnya.
Terpisah, dikonfirmasi kepada Tenaga Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan. Pen Adri Minggu 22/11 melalui via telepon selularnya mengakui program yang disampaikan tersebut terkait dengan penambahan anggaran Rp1 milliar per Nagari per tahunnya.
“Saya juga bingung, anggarannya darimana, sedangkan yang sekarang saja sebenarnya tidak memadai apalagi ditambah, mau dimana dicarikan uangnya,” sebutnya.
Menurutnya, pada saat debat berlangsung diakuinya salah seorang memamparkan program Nagari Bergerak, Pessel Rancak dengan penambahan anggaran Rp1 miliar disetiap tahunnya.
“APBD kita jelas tidak memadai, PAD pun seperti itu, jadi uangnya dari mana gitu lo, pusing juga kami mendengarnya,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan, bahwasanya terkait dengan penganggaran program melalui Dana Desa saat ini ia mendesak untuk lebih memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melihat potensi potensinya ada disetiap Nagari.
“Itu semuanya sudah dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, hanya tinggal meningkatkan volume anggaran sebenarnya,” terangnya.
Terpisah, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Wendi Minggu 22/11 melalui telepon selularnya di Painan menerangkan, bahwasanya anggaran nagari terdiri dari dua sumber anggaran alokasi anggaran nagari/desa (ADD) sumber APBD minimal 10 persen DAU, tahun 2020 sekitar Rp82 Miliar dan Dana Desa (DD) dari APBN setiap nagari mendapatkan jatah antara 800 juta s/d Rp1,2 M.
Selanjutnya, dana bagi hasil pajak, masing-masing nagari biasanyat !memperoleh sekitar Rp20 juta s/d Rp30 juta.
“Jika akan ditambah anggaran Rp1 miliar per Nagari, maka bakal membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar lagi, karena saat ini telah tersedia sekitar Rp82 miliar, uangnya mana??,” tambahnya.(fdr)
