sumbar.relasipublik.com // Pekanbaru
Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kota Pekanbaru tak ingin berhenti sebagai dokumen seremonial. Setelah berjalan hampir setahun, kedua daerah kini mulai “membedah” hasilnya—memastikan kesepakatan tak sekadar tertulis, tetapi benar-benar bekerja di lapangan.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menegaskan evaluasi menjadi kunci agar Nota Kesepahaman (MoU) yang telah diteken tidak berujung mandek di meja birokrasi.
“Evaluasi ini untuk memastikan seluruh poin kerja sama diturunkan menjadi program konkret di masing-masing OPD. Tidak boleh berhenti di konsep,” tegasnya saat bertemu Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, dalam agenda silaturahmi Ikatan Keluarga Lintau Buo (IKLB) sekaligus pelepasan jemaah calon haji di Pekanbaru, Sabtu (11/4).
Menurut Eka Putra, langkah penguatan sudah dilakukan dengan mendorong Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis. Ini menjadi fase krusial: dari kesepakatan umum menuju implementasi yang terukur.
“MoU itu payung besar. Tapi dampak nyata hanya akan terasa jika diturunkan ke kebijakan teknis yang bisa dieksekusi,” ujarnya.
Sejumlah sektor strategis langsung disasar. Di bidang pangan, Tanah Datar diposisikan sebagai penyangga pasokan bagi Pekanbaru melalui distribusi komoditas pertanian. Skema ini tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga membuka pasar yang lebih luas bagi petani.
Sektor pariwisata pun tak luput. Kolaborasi lintas provinsi digagas lewat paket wisata terpadu dan promosi bersama—upaya yang dinilai mampu mendongkrak arus kunjungan sekaligus memperpanjang lama tinggal wisatawan.
Sementara itu, ekonomi kreatif didorong sebagai mesin baru pertumbuhan. Pertukaran pelaku UMKM hingga penguatan pemasaran digital menjadi fokus, dengan harapan produk lokal mampu menembus pasar yang lebih kompetitif.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho mulai menunjukkan sejumlah capaian. Wakil Wali Kota Markarius Anwar menyebut perbaikan tata kelola kota terus dilakukan, mulai dari penanganan sampah, pembenahan drainase, hingga peningkatan PAD dan dukungan modal bagi UMKM.
Tak hanya bicara ekonomi, kedua daerah juga bertukar praktik baik dalam pelayanan publik. Salah satu yang disorot adalah inovasi layanan darurat TRC AMAN 112 milik Pemko Pekanbaru—layanan terpadu bebas pulsa yang mengintegrasikan berbagai OPD untuk merespons cepat kondisi darurat, dari kecelakaan hingga bencana.
Langkah-langkah ini menunjukkan arah yang jelas: kerja sama daerah tak lagi sekadar simbol sinergi, tetapi dituntut menghasilkan dampak konkret dan terukur.
“Kalau kolaborasi ini konsisten dijalankan, bukan hanya memperkuat daya saing daerah, tapi juga langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat,” pungkas Eka Putra.
Dengan dorongan evaluasi dan penguatan implementasi, Tanah Datar dan Pekanbaru kini diuji: mampu atau tidak mengubah kerja sama di atas kertas menjadi hasil nyata yang dirasakan publik(d13)
