Padang, relasipublik — Penerapan sistem digitalisasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh PT Pertamina Patra Niaga dinilai semakin memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sistem ini bahkan disebut membuat potensi penyimpangan semakin sulit terjadi di lapangan.
Manager SPBU 14.252.516 Bungus, Amri Rajanista, menjelaskan bahwa saat ini dispenser pump di SPBU tidak dapat beroperasi tanpa adanya barcode resmi dari konsumen. Barcode tersebut dikeluarkan oleh dinas terkait untuk kelompok pengguna seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha perdagangan.
“Dengan sistem ini, penyaluran BBM bersubsidi sudah berbasis data dan terkontrol. Tanpa barcode, pengisian tidak bisa dilakukan,” ujarnya, Minggu (12/4).
Selain itu, pengawasan juga diperkuat melalui sistem CCTV yang terhubung langsung secara daring dengan pihak BPH Migas dan Pertamina. Hal ini memungkinkan pemantauan aktivitas di SPBU secara real-time.
Tak hanya itu, seluruh stok BBM yang tersimpan dalam tangki pendam SPBU juga telah terintegrasi secara digital dengan sistem Pertamina. Dengan demikian, setiap pergerakan distribusi dan penjualan BBM dapat terpantau secara akurat, termasuk untuk mendeteksi adanya transaksi yang tidak wajar.
Dalam aspek internal, Amri menegaskan bahwa seluruh operator hingga manajer SPBU terikat kontrak kerja yang ketat. Setiap pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP), khususnya terkait penyaluran BBM bersubsidi, akan dikenakan sanksi tegas hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Tidak ada toleransi untuk pelanggaran berat. Semua sudah diatur dalam kontrak kerja,” katanya.
Terkait pemberitaan yang menyebut adanya dugaan penjualan BBM tidak sesuai SOP di SPBU wilayah Bungus, Amri menilai hal tersebut cenderung bersifat opini pribadi dan tidak didukung fakta yang kuat.
Ia juga mengingatkan bahwa jika opini negatif terus berkembang tanpa dasar yang jelas, hal ini berpotensi menimbulkan dampak serius. Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan para pemilik SPBU di Sumatera Barat mengambil sikap bersama untuk tidak lagi menyalurkan BBM bersubsidi.
“Kalau terus dituduh tanpa bukti, ini bisa berdampak luas. Masyarakat justru bisa dirugikan karena tidak lagi menikmati subsidi pemerintah, dan itu bisa memicu inflasi di daerah,” ujarnya.
Dengan sistem digitalisasi yang semakin ketat, ia berharap masyarakat dapat lebih objektif dalam menilai distribusi BBM bersubsidi, sekaligus mendukung upaya transparansi dan pengawasan yang telah diterapkan pemerintah dan Pertamina. (***)
