PADANG,RELASIPUBLIK–Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Adaptasi Perubahan Iklim Memperluas Ruang Diskusi Pemerintah Terhadap Aksi Berkehatanan Iklim digelar LP2M dan PKBI Sumbar di Santika Hotel Kota Padang, Selasa 22 Maret 2022.
Gubernur Sumbar H Mahyeldi membuka FGD secara zoom meeting dan menegaskan Pemprov Sumbar sangan concern dengan isu perubahan iklim.
Pada FGD bertindak sebagai pemantik
diskusi dari Bappeda propinsi Sumbar yakni. Benny Sakti. MM dan dari BMKG bapak Heron Tarigan S.P, M.Si.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) sangat concern terhadap isu-isu dan pengendalian perubahan iklim. Bahkan
sudah disiapkan dokumen-dokumen seperti RAD-GRK dan SRAP-REDD+,” ujar H Mahyeldi Ansyarullah.
Metode dipakai Sumbar kata Mahyeldi dalam menghadapi isu perubahan iklim dan mengimplementasikanmya yaitu mengedepankan pelibatan multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim di Sumatera Barat.
FGD topik perubahan iklim ini mengambil data daerah super prioritas dari Bappenas.
Selain peserta super prioritas dari lima kabupaten minus Agam, juga hadir CSO seperti Jamari Sakato.
Menurut Tanty Herida dari LP2M pada FGD terjadi perdebatan alot di antara peserta, tapi akhirnya FGD Perubahan Iklim Selasa kemarin itu mengambil benang merah bahwa akibat perulubahan iklim tak terkendali Sumbar bisa saja terancam ketahanan pangan.
“Dampak perubahan iklim dibidang pertanian d imana akan terjadi degradasi lahan pertanian, bibit, pupuk, serangan hama dan variabilatus iklim dan perubahan iklim, ” uajr Tanty menyampaiakn kesimpulan FGD, Rabu 23 Maret 2022 kepada media di Padang
Selain itu menghempang dampak perubahan iklim itu harus ada intervensi Pemprov Sumbar pada tataran kebijakan.
“Terutama kebijakan pembangunan berketahanan iklimm Dan itu sudah diakomodir pada visi Sumbar Madani yang Unggul dan Berkelanjutan. Misi dari visi Sumbar Madani itu bertujuan terwujudnya insfrastruktur yang handal dan merata,”ujar Tanty.
FGD Selasa itu ada beberapa strategi ditekurkan dalam menghadapi isu perubahan iklim di antarannya;
1. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan.
2. Peningkatan upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim.
3. Di dalam adadtasi dan mitigasi perubahan iklim harus melibatkan semuanya.
“Sampai saat ini menghempang dampak perubajan iklim di Sumbarx ternyata belum melibatkan kelompok rentan yaitu perempuan, anak – anak, anak muda, lanjut usia, masyarakat adat, komunitas lokal dan penyandang disabilitas,” ujar Tanty.
FGD Selasa itu juga menekankan perlu Standar GESI.
“Standar Gender Equality and Social Inclusion (GESI) ada kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.
4. Perlu adanya kebijakan yang lebih meinterfensi di mana 5 kabupaten kota yang menjadi super prioritas untuk segera membuat program yang lebih konkrit untuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
“Program itu, diutamakan kepada sektor pertanian, kehutanan (BPDAS), PU ) sumber daya air) peternakan, kesehatan, BNPB, pariwisata, transportasi,” ujarnya.
Sepertinya, tindak lanjutnya harus ada Surat Edaran (SE) atau surat keputusan lainnya dari gubernur sehingga bisa menjadi isu prioritas oleh Pemprov Sumbar, untuk mengingatkan bahwa Sumbar rawan bencana,”ujarnya.
5. Mengapa perlu adaptasi perubahan iklim berbasis GESI? dari benang merah FGD itu ada beberapa alasan. yakni;
Pertama, pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (no one left behind).
“Sensus 2020, komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan,” ujar Tanty.
Kedua, merupakan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, terutama terkait adaptasi perubahan iklim.
” Ke tiga, merupakan pelaksanaan komitmen internasional terkait gender dan perubahan iklim, dan memastikan adaptasi perubahan iklim memenuhi kriteria akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan dan memperhatikan kebutuhan anak, lansia dan penyandang disabilitas,”jelasnya.(*rls-lp2m)
