PESSEL, RELASI PUBLIK – Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan Afriki Musmaidi meminta kepada pengawas Pemilu ditingkat Kecamatan maupun Nagari untuk terus membangun komunikasi yang baik serta meningkatkan koordinasi dengan sesama pengawas pemilu dan pihak terkait lainnya seperti PPK, PPS, Kepolisian, dan TNI dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu yang sedang berlangsung.
“Semakin kedepan kian hari intensitas kita semakin tinggi untuk itu mari selalu persiapan diri kita pertama menjaga kesehatan. Kemudian koordinasi dengan sesama Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan karena tahapan yang perlu kita awasi sekarang bukan DPTb saja,” kata Afriki saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Tahapan Logistik Pada Pemilu Tahun 2024 di Hotel Saga Murni Sago, Senin (11/12/2023).
Dalam Rakor tersebut juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Anggota KPU Pesisir Selatan, Perwakilan Kejari Pesisir Selatan, Polres Pesisir Selatan, Kodim 0311/Pesisir Selatan, Dinas Perhubungan Pesisir Selatan, Satuan Pol PP dan Damkar Pesisir Selatan, Badan Kesbangpol Pesisir Selatan, dan Panwaslu se Kecamatan Pesisir Selatan.
Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Akademisi Universitas Andalas (Unand), Beni Kharisma Arrasuli dan Mantan Anggota Bawaslu Sumbar, Elly Yanti.
Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Pesisir Selatan, Azhari dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meminimalkan dan memetakan potensi pelanggaran pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik pada Pemilu 2024.
Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran tahapan logistik pada Pemilu 2024.
Diharapkan melalui kegiatan ini juga bisa meningkatkan sinergitas antara Bawaslu Pesisir Selatan dengan stakeholder terkait tentang pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik serta penanganan dugaan pelanggaran tahapan logistik lainnya di Pemilu 2024.
Afriki Musmaidi melanjutkan selain pengawasan tahapan logistik, saat ini ada beberapa pengawasan yang sedang dilakukan oleh pengawas pemilu diantaranya pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), pengawasan proses penerimaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh KPU Pesisir Selatan, dan pengawasan tahapan kampanye.
Selain itu, Panwaslu di kecamatan dan nagari juga harus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau dan tidak takut untuk melaporkan kepada pengawas pemilu terkait setiap dugaan-dugaan pelanggaran atau potensi pelanggaran pemilu di lapangan.
“Karena ini penting dilakukan mengingat keterbatasan jumlah panwaslu di setiap kecamatan yakni hanya ada tiga orang dan di setiap nagari hanya ada satu orang,” ujar Afriki. (Mil)
