Padang,relasipublik – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memberikan dampak nyata bagi pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi masyarakat sekitar.
Menurutnya, selain memenuhi kebutuhan gizi anak dan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan, pelaksanaan MBG juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga harus berdampak nyata bagi pengembangan UMKM dan perekonomian masyarakat,” ujar Muhidi saat menghadiri peresmian SPPG Yayasan SBLF Jati, Kecamatan Padang Timur, Minggu (4/1).
Ia menambahkan, program MBG juga menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran di tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari keterlibatan warga sekitar dalam operasional dapur MBG.
“Di SPPG Jati, sekitar 60 hingga 70 persen tenaga kerja berasal dari warga Kelurahan Jati,” ungkapnya.
Muhidi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal, tepat sasaran, transparan, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sementara itu, Anggota DPD RI, Muslim M Yatim, yang meresmikan SPPG Jati, berharap program MBG dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
Ia menilai program tersebut sejalan dengan praktik yang telah lebih dahulu diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang, Brasil, Thailand, hingga Malaysia.
Menurutnya, melalui pelaksanaan MBG yang konsisten dan berkualitas, cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
SPPG Jati dijadwalkan mulai beroperasi pada 8 Januari 2026. Pada tahap awal, layanan MBG akan menjangkau delapan sekolah dengan distribusi lebih dari 260 porsi per sekolah.
Secara keseluruhan, pada pelaksanaan perdana, SPPG Jati akan menyiapkan lebih dari 1.000 porsi makanan bergizi setiap hari, yang selanjutnya akan ditingkatkan secara bertahap seiring optimalisasi operasional dapur dan kesiapan sarana pendukung.
