relasipublik.com // Tanah Datar
Meski tanpa dihadiri satupun anggota DPRD Dapil IV, dalam rangka menetapkan prioritas pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah( RKP) tahun 2026 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah(DURKP) tahun 2027, nagari Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab menggelar Musyawarah Nagari (Musnag) pada Kamis (17/7) di aula setempat.
Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Amrizal, S.Pd dalam sambutannya menyampaikan landasan hukum pelaksanaan Musyawarah Nagari adalah : UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes nomor 16 tahun 2016 tentang Musyawarah Desa, serta peraturan lainnya termasuk Peraturan Bupati Tanah Datar nomor 31 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Nagari.
” Musnag RKP adalah musyawarah yang diselenggarakan BPRN dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nagari. Hasil Musnag menjadi pedoman bagi pemerintah nagari menyusun rancangan RKP dan DURKP.
RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu satu tahun yang terdiri atas lima bidang yaitu: penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, darurat dan mendesak” urai Amrizal.
Wali Nagari Hidayat, S.Pd, M.Pd.T menyampaikan bahwa Musnag merupakan rangkaian dari proses musyawarah sebelumnya seperti Musyawarah Jorong dan Rembuk Stunting. Amrizal juga menyampaikan secara singkat prioritas pembangunan dari masing-masing jorong.
” apapun itu, tetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan dengan mengedepankan unsur produktif bukan konsumtif ” ujar Hidayat.
Wali Nagari juga menambahkan bahwa RKP dan DURKP merupakan pokok-pokok pikiran dan ide potensial masyarakat nagari dan saat ini nagari Pasie Laweh sedang berupaya menjadi salah satu destinasi wisata di Tanah Datar karena Pasie Laweh memiliki potensi wisata alam, dan agrobisnis.
Hidayat juga mengajak peran serta perantau dalam membangun nagari.
Camat Sungai Tarab AH. Miza Aziz dalam arahannya menyampaikan bahwa Musnag merupakan musyawarah yang dilakukan oleh BPRN Pemerintahan Nagari, serta masyarakat nagari Pasie Laweh yang bertujuan untuk menyatukan skala prioritas pembangunan yang nantinya akan termuat dalam dokumen RKP dan DURKP.
Camat juga menyampaikan berbagai program terbaru pemerintah daerah seperti gerakan Tanah Datar Bersih.
” Musnag merupakan wadah untuk membicarakan isu-isu strategis dan potensial. Tapi harus kita ingat satu hal, apapun itu sesuai kan dengan kondisi keuangan saat ini yang mengalami efisiensi anggaran sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025. Kami juga menghimbau masyarakat Pasie Laweh untuk menunaikan kewajiban membayar PBB dan juga memanfaatkan program pemerintah daerah dalam hal pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor” tutup Camat.
Hadir pada kegiatan ini Forkopimca Sungai Tarab, Kepala UPT, Pendamping Desa Tina Nirmala, Pendamping Lokal Desa Ezi Aziz, Wali Nagari se- kecamatan Sungai Tarab serta tokoh masyarakat Pasie Laweh (d13)
