Padang Aro,relasi publik- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem ke angka 0% pada 2024 mendatang. Untuk itu diharapkan seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) lebih aktif dalam menanggulangi kondisi tersebut.
Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi mengatakan tingkat kemiskinan ekstrim di Solok Selatan sudah mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada 2021 berada di angka 1,8% atau 3.204 jiwa dan sudah menurun menjadi 1,5% atau sebanyak 2.777 jiwa pada 2022 lalu.
“Namun demikian, kita tidak boleh berpuas diri untuk mencapai target kemiskinan ekstrim 0% pada 2024 nanti. Kita harus bersinergi, berkolaborasi, dan berkomitmen serta bekerja keras tanpa henti untuk mencapai target tersebut,” kata Yulian dalam Rapat Kerja Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 di Aula Sarantau Sasurambi, Kantor Bupati Solok Selatan, Selasa (14/4/2023).
Wabup yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK ini menyampaikan dalam hal penurunan kemiskinan ekstrem ini, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah modal utama. Sebab dari data ini nantinya akan dilakukan berbagai upaya intervensi langsung ke masyarakat.
Menurutnya saat ini upaya yang dilakukan masih bersifat makro, sehingga kurang optimal dan masih perlu menyasar langsung ke masyarakat yang mengalami kondisi tersebut.
“Beberapa program sudah disusun seperti bantuan seragam, bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, bantuan rumah tidak layak huni, bantuan bibit, jamkesda, bantuan lansia, dan masih banyak lainnya. Sudah banyak bantuan yang disampaikan,” terangnya.
Wabup juga menginstruksikan kepada jorong dan nagari untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakatnya.
“Jangan hanya sampaikan data tapi tidak ada solusi. Nagari, jorong agar bekerja teliti dan berinovasi masing-masing untuk penanganannya. Kami tidak ingin ada masyarakat yang miskin tapi malah tidak tahu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Solok Selatan Hajrul Azmi Basyir menjelaskan kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan, minuman, sanitasi, tempat tinggal, dan pendapatan penduduk Rp 10.739 per kapita per hari.
“Rangkuman survei BPS di Sumatera Barat turun 0,91% pada Maret 2021 jadi 0,77% Maret 2022. Dari 19 kabupaten/kota, 11 kabupaten/kota mengalami menurunan tingkat kemiskinan esktrem dari 2021 ke 2022. Solok Selatan salah satu yang turun kemiskinan ekstrimnya,” terangnya.
Saat ini, kata Hajrul sudah terdapat 6.000 penduduk yang masuk dalam PKH. Untuk itu diperlukan sharing keterpaduan data dan kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten untuk intervensi pemberian manfaat tersebut.
Rapat kerja teknis ini menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan peserta berasal dari seluruh pemerintah nagari se-Solok Selatan. (ynt)
