Oleh M. Akbar Ansyarullah
NIM : 2410833033
Di tengah hamparan sawah dan perbukitan yang menjadi identitas Kabupaten Tanah Datar, terdapat sebuah pertanyaan penting mengenai arah pembangunan daerah: apakah pertumbuhan ekonomi harus selalu dibayar dengan berkurangnya ruang ekologis?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika perubahan fungsi lahan pertanian mulai menjadi perhatian pemerintah daerah. Tanah Datar dikenal sebagai salah satu wilayah agraris di Sumatera Barat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian. Sawah bukan hanya menjadi tempat produksi pangan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Namun, perkembangan penduduk, kebutuhan pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan tekanan terhadap penggunaan lahan semakin besar. Sawah yang sebelumnya menjadi ruang produksi pangan perlahan menghadapi ancaman perubahan fungsi menjadi kawasan nonpertanian seperti permukiman dan pembangunan lainnya.
Fenomena ini bukan hanya persoalan perubahan bentuk tanah dari hijau menjadi bangunan. Lebih jauh, alih fungsi lahan merupakan persoalan politik lingkungan karena menyangkut bagaimana pemerintah, masyarakat, dan aktor ekonomi menentukan masa depan ruang hidup bersama.
Pada titik inilah Tanah Datar menghadapi dilema: pembangunan ekonomi memang diperlukan, tetapi keberlanjutan lingkungan tidak boleh menjadi korban.
Sawah sebagai Identitas Ekonomi dan Ekologi Tanah Datar
Bagi masyarakat Tanah Datar, pertanian bukan sekadar aktivitas ekonomi. Pertanian merupakan bagian dari struktur kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sawah menjadi sumber pendapatan, penyedia pangan, sekaligus bagian dari keseimbangan lingkungan.
Berdasarkan data pemerintah daerah, hasil verifikasi lahan menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar masih memiliki sekitar 19.055,8 hektare lahan baku sawah. Dari jumlah tersebut, pemerintah menetapkan sekitar 17.886,45 hektare sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang perlu dipertahankan.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian. Perlindungan terhadap sawah bukan hanya bertujuan menjaga produksi pangan, tetapi juga mempertahankan fungsi ekologis wilayah. Namun, dalam praktiknya, kebutuhan pembangunan sering kali menghadirkan tantangan baru. Pertumbuhan permukiman, pembangunan fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi membutuhkan ruang. Ketika ruang yang tersedia terbatas, lahan pertanian sering menjadi pilihan karena memiliki akses yang relatif mudah dan nilai ekonomi yang tinggi.
Di sinilah muncul persoalan utama, yaitu tanah memiliki nilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan, tetapi pada saat yang sama memiliki fungsi ekologis yang tidak dapat dihitung hanya berdasarkan harga pasar.
Alih Fungsi Lahan Bukan Sekadar Masalah Lingkungan, Tetapi Masalah Politik
Dalam kajian politik lingkungan, perubahan fungsi lahan tidak dapat dilihat hanya sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat terhadap ruang. Ada proses politik yang menentukan bagaimana sebuah wilayah digunakan. Keputusan mengenai pembangunan jalan, kawasan permukiman, maupun aktivitas ekonomi tidak muncul secara alami. Semua keputusan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah, perizinan, tata ruang, dan hubungan antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap tanah.
Pemerintah daerah berada dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat.
Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban menjaga keberlanjutan lingkungan. Konflik kepentingan muncul ketika pembangunan yang dianggap sebagai simbol kemajuan justru berpotensi mengurangi ruang ekologis. Alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan terbangun memang dapat memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Pemilik tanah memperoleh keuntungan dari nilai jual lahan yang meningkat, pembangunan membuka peluang ekonomi baru, dan pemerintah mendapatkan peningkatan aktivitas ekonomi daerah.
Namun, manfaat tersebut harus dibandingkan dengan dampak jangka panjang yang mungkin muncul. Berkurangnya lahan pertanian dapat mengurangi kapasitas produksi pangan, mengubah mata pencaharian masyarakat, serta meningkatkan kerentanan lingkungan. Artinya, persoalan utama bukan apakah pembangunan boleh dilakukan atau tidak, tetapi siapa yang menentukan arah pembangunan dan bagaimana dampaknya didistribusikan kepada masyarakat.
Ketika Pembangunan Berhadapan dengan Ancaman Perubahan Iklim
Persoalan alih fungsi lahan menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Wilayah dengan kondisi geografis seperti Tanah Datar yang memiliki kawasan perbukitan memiliki kerentanan tersendiri apabila perubahan penggunaan lahan tidak dikendalikan.
Lahan pertanian dan ruang terbuka memiliki fungsi ekologis sebagai daerah resapan air. Ketika wilayah tersebut berubah menjadi kawasan terbangun tanpa perencanaan yang baik, kemampuan lingkungan dalam mengatur siklus air dapat menurun.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak selalu terjadi melalui aktivitas besar seperti eksploitasi hutan. Perubahan kecil yang terjadi secara terus-menerus melalui pembangunan permukiman dan perubahan fungsi ruang juga dapat memberikan dampak kumulatif.
Karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan risiko perubahan iklim sebagai bagian dari perencanaan ruang.
Tantangan Tata Kelola: Ketika Regulasi Harus Berhadapan dengan Realitas Lapangan
Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai kebijakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai upaya menjaga keberadaan lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) melalui kebijakan agraria dan tata ruang.
Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, melainkan bagaimana aturan tersebut diterapkan. Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan lingkungan adalah adanya jarak antara kebijakan dengan praktik di lapangan.
Dokumen tata ruang dapat dibuat dengan baik, tetapi tanpa pengawasan yang kuat, perubahan fungsi lahan tetap dapat terjadi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan perlindungan lahan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Pengawasan izin pembangunan, keterlibatan masyarakat, dan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi faktor penting.
Masyarakat juga perlu ditempatkan bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai aktor yang memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan arah penggunaan ruang.
Mencari Jalan Tengah antara Ekonomi dan Lingkungan
Menghadapi persoalan alih fungsi lahan bukan berarti pemerintah harus menghentikan seluruh pembangunan.
Pembangunan tetap diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan harus memiliki batas ekologis. Tanah Datar membutuhkan model pembangunan yang mampu menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, meningkatkan pengawasan tata ruang, serta mendorong pembangunan yang memanfaatkan ruang secara lebih efisien.
Selain itu, pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Keputusan mengenai perubahan fungsi lahan tidak boleh hanya mempertimbangkan nilai ekonomi tanah, tetapi juga nilai sosial dan ekologis yang melekat di dalamnya. Pada akhirnya, tanah bukan hanya aset ekonomi. Tanah adalah ruang hidup yang menentukan keberlanjutan masyarakat.
Kasus alih fungsi lahan di Tanah Datar menunjukkan bahwa pembangunan dan lingkungan bukan dua hal yang harus selalu dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama apabila terdapat kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan. Masalah terbesar bukan keberadaan pembangunan, melainkan ketika pembangunan dilakukan tanpa memperhitungkan konsekuensi ekologis dan sosial.
Sawah yang berubah menjadi bangunan mungkin terlihat sebagai tanda kemajuan dalam jangka pendek. Namun, apabila perubahan tersebut menghilangkan kemampuan daerah menjaga pangan, lingkungan, dan ruang hidup masyarakat, maka pembangunan tersebut perlu dipertanyakan kembali.
Tanah Datar berada pada persimpangan penting. Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan bagaimana generasi berikutnya melihat wilayah ini: sebagai daerah yang berhasil membangun tanpa kehilangan lingkungan, atau sebagai daerah yang kehilangan identitas agrarisnya akibat pembangunan yang tidak terkendali.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang berapa banyak bangunan yang berdiri, tetapi juga tentang apakah manusia masih memiliki ruang yang layak untuk hidup di dalamnya.
