Relasipublik, Tanah Datar – Penyampaian Jawaban Bupati tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang di pertanyakan oleh Fraksi-fraksi di DPRD Tanah Datar disampaikan oleh Sekda Tanah Datar Iqbal Ramadi Payama dalam Rapat Paripurna lanjutan, Senin (3/7) di Ruang Sidang Utama DPRD.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi, Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Sekretaris Dewan Yuhardi, dihadiri anggota DPRD Tanah Datar, Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD,Kepala BUMN/BUMD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.
Sekda Iqbal Ramadi Payama menyampaikan jawaban Bupati terdapat pertanyaan Fraksi-fraksi menyatakan sependapat dengan semua fraksi, untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana Kabupaten Tanah Datar telah mendapatkan predikat WTP untuk yang ke 12 (dua belas) kalinya.
Tentang pertanyaan Fraksi Nasdem mengenai langkah pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan, pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tanah Datar. pada tahun anggaran 2023, telah dianggarkan kembali untuk penyelesaian pembangunan gedung MPP tersebut dan pada saat ini sedang dalam proses tender.
Sedangkan, pertanyaan tentang perda RTRW 2022-2042 Kabupaten Tanah Datar, yang belum tertuang dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penyusunan RDTR sebagai tindak lanjut Perda nomor 5 tahun 2022, tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2022-2042, saat ini sedang dalam proses persiapan pengumpulan basis data pendukung untuk penyusunan RDTR.
Mengenai saran dari Fraksi Demokrat , agar temuan BPK RI yang telah tertuang di LHP, agar menjadi catatan kita untuk ditindaklanjuti. saat ini sebagian besar telah ditindaklanjuti dan beberapa temuan lainnya sedang dalam proses tindak lanjut oleh OPD terkait.
Apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Demokrat terhadap keberhasilan Bupati Tanah Datar atas dedikasi, kontribusi dan keberhasilan, dalam membangun di bidang pertanian, yang diberikan oleh Menteri Pertanian pada Penas Tani XVI di Padang. Juga apresiasi terhadap pemerintah daerah atas capaian PAD, yang melebihi target dan mendorong pemerintah daerah agar terus menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat lebih meningkat pemerintah daerah mengucapkan terima kasih .
Pertanyaan Fraksi PKS tentang, berapa panjang jalan dan lokasi pembangunan jalan selama tahun 2022. Adalah pada tahun anggaran 2022 pembangunan atau peningkatan jalan, yang dilaksanakan sepanjang 18,39 km pada 15 ruas jalan kabupaten, yang tersebar di beberapa kecamatan,
Sedangkan, pertanyaan tentang berapa unit dan lokasi pembangunan jembatan selama tahun 2022. Adalah pada tahun anggaran 2022, pembangunan jembatan yang dilaksanakan sebanyak 3 unit dengan rincian sebagai berikut: Jembatan Tanjung Nagari Andaleh Kecamatan Sungayang, Jembatan Tapian Kalambu Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo dan Jembatan Sialahan Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan.
Selanjutnya, pertanyaan tentang berapa unit dan lokasi pembangunan irigasi. Yaitu pada tahun anggaran 2022 kegiatan rehabilitasi atau perbaikan irigasi, yang dilaksanakan sebanyak 21 daerah irigasi, yang tersebar di beberapa Kecamatan.
Demikianlah penjelasan yang dapat Kami sampaikan, terhadap pertanyaan-pernyataan dan saran dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar. Dan untuk selanjutnya dalam rapat-rapat pembahasan berikutnya dapat lebih kita sempurnakan.
“Seluruh pertanyaan dan saran yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah oleh Frakasi-fraksi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tulus, atas perhatian dan dukungan dari Dewan yang terhormat kepada Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sampai saat ini,” ujar Iqbal Ramadi Payana. (d13/dwi)
