Padang,relasipublik -Tiga hari lalu viral desakan Anggota DPRD ganti dua kepala dinas (Kadis) di jajaran Pemprov Sumbar.
Bak gayung bersambut, desakan itu pun diperkuat oleh pernyataan keras Ketua Realwan Mahyeldi-Vasko di Pilkada 2024, Muhammad Zuhrizul
“Cocok, Kadis-Kadis yang jalankan rutinitas saja dievaluasi dan diganti saja, jangan biarkan ‘benalu’ di Pemprov Sumbar,”ujar Zuhrizul, Rabu 16/7-2025.
Bahkan lebih garang lagi, Zuhrizul ‘tunjuk hidung’ tentang siapa Kadis yang pas diganti, yaitu Kadis Pendidikan Sumbar.
“Dalam menyukseskan Progul Mahyeldi-Vasko tidak cukup pintar saja, tapi harus kuat dengan daya inovasi,”ujarnya.
Muhammad Zuhrizul wajar gahar, karena banyak masalah di dunia pendidikan, apalagi di masa penerimaan siswa baru, terbaru itu SMA 5 Bukittinggi digembok warga. Belum lagi Kadis sekarang ini juga punya PR masalah di periode Mahyeldi-Audy dulu, seperti pengadaan dan kunjungan kerja ke luar negeri temuan BPK.
“Juga soal beberapa pembanguan sekolah yang mangkrak dan masalah Beasiswa Rajawali serta juga penerimaan siswa yang menjadi problem tahunan,”ujarnya.
M Zuhrizul mendesak Mahyeldi-Vasko berani dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan Sumbar
“Masaalah pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus di sediakan oleh pemerintah apalagi saat ini kepemimpinan Presiden Prabowo sangat konsen masaalah pendidikan dan kesehatan yang menjadi pondasi generasi tidak boleh dianggap sepele,”ujar Zuhrizul.
Kepala daerah kata Maetek biasa disapa berbagai kalangan di Sumbar menegaskan, Gubernur Sumbar harus melakukan evaluasi menyeluruh dan objektif dalam menentukan siapa orang yang di anggap kompeten untuk mengurusi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan itu.
“Jangan lagi menentukan pemimpin di sebuah OPD karena kedekatan emosional, tapi tidak kompeten dan tidak memiliki inovasi mencarikan jalan keluar dari berbagai masalah pendidikan di Sumbar. Dampaknya fatal, yaitu merugikan masyarakat sebab dinas pendidikan itu adalah dinas yang sangat vital bukan kebutuhan masyarakat,”ujarnya.
Menurut Muhammad Zuhrizul, kepala dinas pendidikan tidak hanya menjalankan administrasi kedinasan tapi harus punya inovasi dari beberapa masaalah tahun sebelumnya dengan mencarikan solusi.
Seperti melakukan evaluasi potensi siswa baru, apakah harus ada penambahan lokal, penambahan kursi/ meja.
“Masak untuk studi banding keluar negeri dengan anggaran ratusan juta ruliah ada uang, tapi untuk penambahan lokal tidak ada uang , ini kan sangat miris sekali,”ujar Maetek geleng-geleng kepala.
Dan, jika hanya menjalankan administrasi rutin kata Maetek semua orang bisa menjadi pimpinan.
Jadi sekali lagi M Zuhrizul jangan menekankan, sebagai Kadis karena merasa dekat dengan gubernur merasa tidak akan dievaluasi dalam melakukan pekerjaan tanpa inovasi, tanpa adanya keprihatinan melihat masih banyak nya anak-anak kita tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya untuk sekolah di swasta dan belum lagi masih banyaknya kerusakan karakter siswa dengan tidak jelaskan program yang dibuat dinas pendidikan.
“Hei bro, orang minang ini sangat peduli dengan pendidikan jadi sebagai ketua relawan saya juga punya tanggung jawab moral terhadap janji kampanye Mahyeldi – Vasko karena yang berjanji bukan cuma kepala daerah tapi kita juga ikut berjanji,”ujar Maetek.
Wajar DPRD Sumbar mendesak evakuasi OPD yang tidak kuat inovasi dan kreatif, DPRD keluar desakan karena menangkap apresiasi dari masyarakat diwakili.
“DPRD haris gaspoll soal OPD Pemprov yang kerjanya rutinitas administrasi, jangan diam saja dari berbagai masaalah pendidikan Sumbar , apalagi Ketua DPRD Sumbar adalah seorang pendidik , harus pikirkan bersama Gubernur-Wakil Gubernur (Mahyeldi-Vasko,red). Kedepan tidak ada lagi masalah masalah klasik pendidikan dan tidak adalagi orang tua yang menangis karena anak nya tidak bisa sekolah apalagi orang tua yang ulayat nya diserahkan ke pemerintah dan juga harus pikirkan biaya/beasiswa rajawali bagi yg tidak mampu. Untuk apa ada uang abadi beasiswa sementara ada anak kita tidak bisa lanjut sekolah baik SMA maupun kuliah,”tegas Meetek.
Selain itu soal nilai siswa di Sumbar, kata Maetek jangan jadi patokan, banyak anak-anak nilainya kurang bagus dulu waktu SMP/SMA malah sekarang jadi sukses dan sebaliknya
“Jadi jangan hanya berpatokan nilai sebagai pelepas administrasi , sampaikan ke kementerian bahwa pendidikan karakter sangat penting,”ujar Maetek yang juga koordinator #SaveOurYouth dengan tagline KETIKA PINTAR SAJA TIDAK CUKUP.
Sementara dari kalangan terbatas membantah statmen pedas M Zuhrizul itu. Menurut mereka, tidak semua pernyatan itu benar 100 persen, Kadis Pendidikan Sumbar, telah bekerja all out, termasuk mengusulkan penambahan lokal dan penambahan BOS, tapi soal itu daerah sekedar mengusulkan yang menentukan tetap ada di pemerintah pusat yang mengurus pendidikan dasar menengah. (***)
