PESSEL, RELASIPUBLIK – Program Inovasi Desa (PID), memiliki peran yang cukup besar dalam mengembangkan berbagai potensi daerah, termasuk sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari itu, diminta pada pemerintah nagari agar proaktif memaksimalkan sejumlah program yang ada di nagari.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, mengatakan, hingga kini pihaknya terus mendorong semua nagari di daerah setempat agar berinovasi dalam mengembangkan berbagai potensi dan produk unggulan yang ada.
“Ya, kami berharap agar PID ini terus dikembangkan pada semua nagari. Kepada camat diminta agar terus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan sejumlah program diwilayah kerja masing-masing. Selain itu, kepada tim program inovasi desa (TPID) diminta pula agar mampu memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan inovasi desa, seperti identifikasi, dokumentasi, eksposisi, replikasi, dan merumuskan,” ujar Wendi pada wartawan di Painan, Kamis (3/12).
Menurutnya, PID sangat perlu diterapkan untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas nagari melalui peningkatan produktivitas pedesaan dengan bertumpu pada pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas SDM, dan pemenuhan peningkatan infrastruktur.
Bahkan, kata dia, untuk pengembangan kewirausahaan baik pada pengembangan usaha masyarakat maupun usaha yang diprakarsai nagari, dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
“Sehingga berbagai produk unggulan pada masing-masing nagari mampu mendominasi perekonomian masyarakat setempat,” ucapnya.
Ia menyebutkan, peningkatan kualitas SDM dengan produktivitas nagari diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, melalui investasi bidang pendidikan dan kesehatan dasar.
“Melalui pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan tersebut, kami berharap terjadi pula perkembangan perekonomian masyarakat, tentunya secara merata pada 182 nagari yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan,” tuturnya.
Sebelumnya, Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), melakukan penilaian terhadap Bupati Pesisir Selatan sebagai pembina pelaksanaan dana desa, dan Wali Nagari sebagai pelaksana dana desa, diruang rapat bupati setempat.
Rombongan tim penilai diterima Pjs Bupati yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Pessel, Muskamal, didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Wendi, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan pemerintah setempat.
Sementara, rombongan penilai Provinsi dipimpin oleh Ketua Tim penilai Kabid Pemerintah Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbar, Azwar, bersama anggota Rusli Lubis, M.Si, (Pamong Senior), Basril Basyar (Perguruan Tinggi), Adrian Tuswandi (KI), Eko Yance (Wartawan), Gusfen Khairul (Wartawan), dan Edi Jarot (Wartawan). Dalam kesempatan itu turut hadir Tim Pendamping Profesional Desa (TPPD).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pessel, Wendi menuturkan, pemerintah daerah telah menetapkan 14 regulasi diantaranya, pengadaan barang dan jasa yang biayanya bersumber dari anggaran nagari, sistem prosedur pengelolaan aset dan lainnya. Selanjutnya, dilakukan pembinaan dan pengawasan keuangan nagari dan sistem keuangan desa.
“Sebanyak 182 nagari yang ada di Pessel, rata-rata mendapat alokasi dana nagari sebesar Rp1,3 miliar hingga Rp1,6 miliar per-tahun,” ucapnya.
Di samping itu, kata dia, juga dilakukan inovasi oleh pemerintah nagari terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan nagari seperti SINAR ( Sistem Informasi Nagari), pembuatan website nagari dan lain sebagainya. (kis).
