PADANG,RELASIPUBLIK– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Pansus RPJMD Sumbar 2021- 2021 melakukan Hearing RPJMD 2021- 2026 bersama stake holder di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumatera Barat.
DPRD Sumbar mendengarkan dan menerima masukan dari stake holder khususnya bidang ekonomi, SDM, Sosial, Agama dan Adat terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2016 di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Rabu, 21 Juli 2021
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program unggulannya.
“RPJMD ini nantinya akan menjadi pegangan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan ptemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 Tahun kedepan,” ujar Supardi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama stake Holder di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Rabu, 21 Juli 2021.
Menurut Supardi, untuk pembangunan sektor ekonomi terdapat 3 misi diwujudkan yaitu 3 misi meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
“Misi 4 meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital dan misi 5 meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan,” ujar Supardi.
Lanjut Supardi, kondisi makro ekonomi daerah akan dicapai tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi 4,84 persen, tingkat pengangguran terbuka 5, 94 persen, tingkat kemiskinan 5,77 persen dan PDRB perkapita sebesar Rp 59,30 juta.
“Untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan UMKM dan koperasi. Apa dilakukan Pemda terhadap UMKM ini termasuk mencetak 100 ribu entrepreneur milinial baru,” ujar Supardi.
Ketua Pansus RPJMD Provinsi Sumatera Barat Nurfirman Wansyah mengatakan, data BPS menunjukkan angka kemiskinan terbesar ada di desa/nagari. Oleh sebab itu, perlu pemberdayaan pemerintah daerah sebagai ujung tombak untuk pengentasan kemiskinan di Nagari/Desa.
“Bagaimana optimalisasi dana pembangunan Nagari/Desa yang bisa kita Lakukan untuk program pengentasan kemiskinan ini serta mendorong nagari sebagai basis ekonomi daerah,” ujar Nurfirman Wansyah.
Menurut Nurfirman, bagaimana bentuk penjabaran nilai- nilai ABS- SBK dalam kehidupan keseharian ma syarakat Sumatera Barat.
“Alokasi anggaran untuk pendidikan di APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 alokasi anggaran pendidikan mencapai 40 persen dari total belanja APBD.Rangking secara Nasional menurun, jumlah lulusan SMA diterima PTN juga masih rendah. Apa permasalahan pendidikan di Sumatera Barat dan apa harus kita lakukan,” tanya Nurfirmansyah.
Ikatan Akuntasi Provinsi Sumatera Barat Nofrizal mengatakan, pihaknya memberikan masukan sektor
Pertanian dan Perikanan, khusus pertanian saat ini lahan semakin menyempit, berubah jadi kawasan perumahan.
“Kita baru bicara potensi harusnya nilai tambah pada saat prodjuksi melimpah lebih lanjut. Perikanan agak lebih maju, karena membangun infrastruktur. Baru pakai teknologi perikanan baru ada di Kabupaten Pasaman, karena dapat melihat posisi ikan menggunakan satelit,” ujarnya.
Menurut Nofrizal, seharusnya Pariwisata lebih mendorong usaha lokal Sumatera Barat, karena saya melihat ada di Kabupaten 50 Kota meniru tempat wisata di luar Negeri. Mestinya objek wisata lokal lebih dimajukan dan kembangkan.
Ditambahkan Nofrizal, pihaknya sangat kecewa terkait RPJMD Provinsi Sumatera Barat copy paste.
“Malulah, kok bisa ya,” ujarnya
Lanjut Nofrizal, pihaknya mendorong
Inspektorat lebih kuat, karena kasus BPBD beberapa waktu lalu. Kalau bocor tinggi, maka tidak ada hasilnya.
“Kalau seandainya kasus ini tidak terulang untuk memperkuat inspektorat. Kalau dapat posisi top leader inspektorat ini orang berani bilang ya dan bilang tidak, yach orang memiliki integritaslah,” ujar Nofrizal
Ramal Saleh Ketua KADIN Sumbar mengatakan, pihaknya memberikan masukan, bagaimana membangun pertanian dalam arti luas dan bagaimana hasil pertanian memiliki nilai tambah, bangun hilirisasi.
“RPJMD 10 Persen harus jelas arah kemana, komoditi harus jelas memiliki pasar lokal dan internasional. Industri apa dibangun di Sumbar, Ekspor CPO, maka Pemprov Sumbar harus melakukan industri lebih dapat memanfaatkan CPO tersebut di Sumatera Barat,” ujar Ramal Saleh.
Dilanjut Ramal, masukan dalam Industri, pihaknya melihat kondisi Padang Industi Park (PIP) tidur, 100 hektar ada somting rong di PIP. Tentu ada yang salah disana, ada ratusan hektar disana tapi baru dimanfaatkan hanya lebih kurang 6 hektar.
“Pelabuhan Teluk Bayur harus dikembangkan lebih baik kedepan. Teluk Bayur, Kolombo dan Cenai,” ujarnya.
Dikatakannya, Investor lebih tertarik masuk di Sumbar, Pariwisata mempunyai nilai tambah, bagaimana kita dapat menarik wisatawan dari Maldives
“Tanah Ulayat dimata pusat Sumbar tidak pandai bersyukur, ada oknum mencoreng nama Sumatera Barat. Ada Oknum dalam pembebasan lahan tol telah diungkap aparat hukum, adanya oknum memanfaatkan pembebasan lahan tol ini,” ujarnya
Utusan ICMI Ikatan Cendikiawan Muda Indonesia Provinsi Sumbar, memberikan masukan bidang Pertanian ekspor Gambir tidak bisa langsung maka harus ada iklim Georafis (IG) tidak dimiliki pertanian. Rp 29 Ribu namun diluar sampai Rp 4,5 Juta. Maka pihaknya meminta petani mempermudah dalam perizinan.
“Masalah Ekonomi perbankan agar dilakukan Bank Syariah.
Tingkat perizinan harus dipertegas. Termasuk menghentikan perizinan perumahan dikawasan pertanian,” ujarnya
Utusan LKAAM Minang Kabau mengatakan, pihaknya memberikan masukan ABS SBK dijadikan Perda Nagari, agar ABS- SBK dapat diterapkan di Sumatera Barat secara optimal.
Parfi Sumbar mengatakan, pihaknya selama pandemi covid 19 sangat merasakan dampak bagi pekerja seni.
“Kontrak manggung kami banyak diberhentikan dan tidak jalan, maka kamk pekerja seni sangat terdampak , maka harus diperhatikan pemda,” ujarnya
Utusan Bundo Kanduang atau Perempuan Minangkabau mengatakan, pihaknya menyangkan ada anak gadis perempuan Minang berdiri di lampu merah.
“Bagaiamana melihat anak kemanakan Perempuan tersebut angka perceraian tinggi,” ujarnya.
Anggota Pansus RPJMD Leli, pihaknya mendorong Pemda untuk memberikan perhatian kepada Nagari atau desa,karena Nagari memiliki cukup banyak persoalan ditemukan.
Anggota Pansus RPJMD Hidayat, problem penyaluran dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan, OKP dan organisasi lainnya. Maka politikalwil pemda untuk memberikan hibah, karena program dan kegiatan sudah jelas.
“Hibah PT Rajawali sampai hari ini belum tersalur secara kongrit oleh Pemda. Sektor ekonomi dari pada mahasiswa di PTN dan PTS Sumatera Barat menjadi kendala di sektor pendidikan,” ujarnya.
Tampak hearing dihadiri Ketua DPRD Sumbar Supardi, Ketua Pansus Nurfirman Wansyah, anggota Pansus Hidayat, Evi yandri, Rafdinal, HM Nurnas, Jefri Masrul dan Leli Arni. (DW)
