Jakarta, RelasiPublik — Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi para wakil rakyat, DPRD Kota Padang menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota dewan di Hotel Mercure Rekso Jakarta Kota, pada 22–24 Oktober 2025.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengusung tema “Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Perencanaan Anggaran, Pertanggungjawaban Keuangan, dan Peraturan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik.”
Dalam sambutannya, Muharlion menegaskan pentingnya Bimtek sebagai sarana strategis untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman terhadap berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas kedewanan.
“Bimtek ini bukan sekadar rutinitas, tetapi kesempatan emas untuk menambah pengetahuan dan memperkuat kapasitas kita sebagai wakil rakyat. Saya berharap seluruh peserta mengikuti dengan sungguh-sungguh agar manfaatnya dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari,” ujar Muharlion.
Ia menambahkan, tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks menuntut DPRD untuk bekerja secara profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah.
“Sebagai lembaga legislatif, kita tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Padang, H. Hendrizal Azhar, SH., MM, menjelaskan bahwa Bimtek ini bertujuan memperkuat tiga fungsi utama DPRD — legislasi, anggaran, dan pengawasan — agar pelaksanaan tugas anggota dewan semakin optimal.
“Melalui pelatihan ini, kita ingin anggota dewan memahami lebih dalam mekanisme perencanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pengawasan program daerah. Semua ini penting demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelas Hendrizal.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan dari sejumlah narasumber kompeten, di antaranya perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pakar kebijakan publik, dan akademisi. Materi yang disampaikan mencakup strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sinergi DPRD dan TAPD dalam penyusunan APBD, serta pengelolaan dan pengawasan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan.
Selain itu, peserta juga mendalami berbagai landasan hukum dan mekanisme transparansi serta akuntabilitas keuangan publik, sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan profesional.
Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama Sekretariat DPRD Kota Padang dengan LPPM STKIP Kusuma Negara, dan didanai melalui APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Kota Padang.
Selama berlangsungnya Bimtek, suasana pelatihan tampak interaktif dan hangat. Para anggota dewan antusias berdiskusi serta bertukar pandangan dengan narasumber mengenai praktik terbaik dalam pengawasan program pembangunan daerah.
Menutup kegiatan, Muharlion kembali menekankan bahwa peningkatan kapasitas melalui Bimtek merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap anggota DPRD.
“Kita harus terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan profesionalisme agar mampu menjawab harapan masyarakat Kota Padang,” tegasnya.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk melayani masyarakat secara lebih baik, kegiatan Bimtek ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran DPRD Kota Padang menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Adv
