sumbar.relasipublik.com // Padang
Proyek Jalan Tol Pekanbaru–Padang kembali dipacu. Dalam rapat pendahuluan pembangunan Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026), para pemangku kepentingan sepakat satu hal: proyek strategis ini tak boleh lagi tersendat.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, hadir bersama sejumlah kepala daerah lain, menegaskan komitmen daerah untuk mengawal percepatan pembangunan yang dinilai krusial bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Rapat yang dibuka Kepala Kejati Sumbar, Muhibuddin, juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, serta kepala daerah lintasan tol lainnya.
Proyek tol yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang didorong Presiden Prabowo Subianto. Kehadirannya diharapkan memangkas waktu tempuh, memperlancar distribusi logistik, dan membuka simpul ekonomi baru di wilayah barat Sumatera.
Namun, optimisme itu dibayangi catatan lama. Ruas Padang–Sicincin yang lebih dulu dibangun sempat tersendat bertahun-tahun. Groundbreaking dilakukan sejak era Presiden Joko Widodo pada 2018, namun baru bisa difungsikan pada 2025—melampaui target awal.
Pengalaman itu menjadi pelajaran mahal. Dalam forum tersebut, semua pihak sepakat memperkuat koordinasi agar kendala klasik tidak kembali terulang.
“Kita butuh kerja nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas. Proyek ini harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Muhibuddin.
Sorotan utama mengarah pada persoalan pembebasan lahan—yang selama ini menjadi titik paling krusial dalam pembangunan infrastruktur di Sumbar.
“Masalah utama kita itu lahan. Kalau ini tidak diselesaikan, proyek akan terus tersendat,” kata Andre Rosiade blak-blakan.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan anggaran pusat untuk Sumatera Barat cukup besar, sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami sudah meyakinkan Presiden agar proyek ini terus dilanjutkan. Jangan sampai peluang ini terbuang,” tambahnya.
Gubernur Mahyeldi pun menyatakan kesiapan penuh pemerintah provinsi untuk mengerahkan seluruh perangkat daerah guna mempercepat proses di lapangan, termasuk menyelesaikan hambatan administratif dan sosial.
Hasil rapat menghasilkan sejumlah poin strategis, di antaranya rencana pembangunan exit tol di kawasan Padang Panjang dan Kabupaten Agam—yang diyakini akan membuka akses ekonomi baru di wilayah tersebut.
Rapat lanjutan dijadwalkan pada minggu keempat April 2026, dengan fokus pada percepatan teknis dan penyelesaian hambatan.
Bagi Tanah Datar dan daerah lain yang terdampak, proyek ini bukan sekadar pembangunan jalan tol. Ini adalah ujian: apakah kolaborasi lintas pemerintah mampu menjawab tantangan klasik dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat(d13)
