PADANG, RELASIPUBLIK– Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ternyata menyimpan berbagai permasalahan. Padahal, hampir tiap tahun, BUMD-BUMD ini mendapat suntikan dana, tapi tetap saja mengalami kerugian. Dari 9 BUMD milik Pemprov Sumbar, hanya tiga saja yang memberikan profit kepada daerah dan memberikan pelayanan yang cukup baik pada masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, Sejumlah Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumbar dalam debat bertema ‘Adu Strategi Pengembangan BUMD’ yang ditayangkan PadangTV Rabu lalu menguraikan bahwa persoalan mendasar yang jadi penyebab selalu meruginya sejumlah BUMD tersebut adalah penempatan orang-orang yang tidak kapable dalam pengelolaannya. BUMD hanya dijadikan ladang kerja untuk tim-tim sukses dan kerabat-kerabat penguasa, tanpa melihat kompetensinya.
“Inilah salah satu penyebab, kenapa BUMD-BUMD kita tak bergerak karena pemilihan oprang-orang yang mengelolanya tidak berdasarkan kapabelitas, tapi berdasarkan kedekatan. Apalagi nyaris kita lihat, tanpa adanya evaluasi dari kinerja direksi dan komisarisnya. Kalau sudah begini, berapa pun suntikan dana yang diberikan, dia akan merugi terus,” tegas Cawagub Sumbar, DR. Genius Umar diskusi yang dipandu oleh Pemred PadangTV, Nasrian Bahzein.
Diuraikan Genius, secara keilmuan, ada dua hal yang mendasari pengelolaan BUMD yakni administrasi negara dan administrasi niaga. Administrasi negara digerakkan oleh pemerintah dan administrasi negara digerakkan oleh swasta.
“Irisan dari kedua ini adalah dimana pemerintah negara bergerak ketika ada suatu jasa ekonomi yang bergerak tapi tidak diurus oleh swasta. Artinya, perusahaan negara digerakkan tidak saja untuk kepentingan profitnya tapi juga pelayanan publik,” ungkap Genius, doktor alumni Universitas Gajah Mada (UGM).
Karena itu, lanjut genius, usaha yang dilakukan BUMD tidak sama dengan swasta berbisnis. Usaha yang dilakukan oleh BUMD harus usaha-usaha yang tidak digerakkan oleh swasta sehingga tidak terjadi miss antara perusahaan swasta dan perusahaan negara.
Genius mencontohkan, ketika bis kota yang dikelola oleh swasta tidak bergerak, maka pemerintah hadir mengatasinya dengan membentuk BUMD yang bergerak di bidang transportasi seperti yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan menghadirkan Transjakarta, agar pelayanan publik tetap bisa terus berjalan. Namun tetap tidak mengeyampingkan profitnya.
“Jadi, fungsi utama BUMD untuk pelayanan publik, namun fungsi ekonomi yang diharapkan dapat memberikan pemasukan bagi daerah juga harus dilakukan,” papar Genius.
Di mana-mana, usaha-usaha nyang dkelola BUMD juga tetap memikrikan market value, meski dalam berbisnis tidak sama dengan swasta berbisnis. Karena ada faktor pelayanan publik yang juga harus diutamakan. Misalnya, ketika swasta bisa membuat perusahaan air minum, lalu BUMD membuat usaha yang sama, artinya BUMD membunuh ekonomi masyarakat.
“Nah, seharusnya BUMD mengelola usaha-usaha yang tidak efisien dikelola oleh masyarakat atau swasta, disinilah BUMD masuk. Untuk mengelola usaha yang tidak efisien tersebutlah diperlukan orang-orang profesional dengan suntikan modal dari APBD agar usaha tersbeut bisa bergerak dan menghasilkan profit,” jelas Genius yang saat ini sedang cuti sebagai Walikota Pariaman karena maju sebagai Cawagub dari Cagub Fakhrizal.
Karena itu, kata kunci menurut Genius yang paling tetap dalam mengelola BUMD adalah pengelolaan berdasarkan administrasi negara dan administrasi bisnis. “Jadi, BUMD tidak boleh hanya fokus pada kepentingan bisnis yang mengejar keuntungan, tapi juga memberikan pelayanan publik dengan baik. BUMD bermain dalam dua sisi ini,” ungkap Genius. (ms/rls)
