Selama empat hari berturut-turut, dari tanggal 26-29 Maret 2023, semua Komisi di DPRD Sumbar melaksanakan studi banding ke luar daerah, sesuai Komisi yang dibidanginya.
Komisi I yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, melakukan studi banding ke Provinsi Riau untuk menggali persiapan provinsi tetangga itu tentang bagaimana tahapan pemilu dan pilkada serentak di daerah itu.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt. Rajo Lelo dan Ketua Komisi I, Sawal yang juga didampingi Asisten 1 Pemprov Sumbar, Kadis Dukcapil, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP, Kabiro Hukum itu, pertemuan digelar di ruang rapat kantor Gubernur Riau diterima Kabiro Pemerintahan & Otda Pemprov Riau serta beberapa OPD terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Riau menyatakan siap dan terus melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada serentak, walaupun terjadi gonjang ganjing di tingkat nasional soal penundaan pemilu ataupun sistem pemilu tertutup terbuka.
Persiapan antara lain Pemprov Riau melalui Dukcapil selalu berkoordinasi dengan KPU setempat.
Sementara Komisi II membidangi perekonomian dipimpin ketuanya Mochlasin melakukan studi banding ke Provinsi Banten, terutama menyangkut masalah Kelautan dan Perikanan di daerah itu.
Begitupun dengan Komisi III yang membidangi keuangan dipimpin ketuanya Ali Tanjung melaksanakan Studi Banding ke Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi untuk menggali tentang Pengembangan Iklim Investasi di daerah tersebut.
“Investasi di Jambi belakangan ini meningkat cukup tajam,” ujar Ali Tanjung yang juga didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumbar Adib Alfikri.
Sedangkan Komisi IV yang membidangi pembangunan melakukan studi banding dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar bersama Ketua Komisi IV, Zulkenedi Said mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.
Seperti disampaikan anggota Komisi IV, H. M. Nurnas, BPBD DKI Jakarta memang luar biasa dan sudah punya SOP dengan jelas dari 9 Ancaman Bencana Banjir, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Masalah Gedung, Epidemi dan Wabah Penyakit, Gelombang Pasang dan Abrasi, Cuaca Ekstrim, Kegagalan Tehnologi, Konflik Sosial dan Gerakan Tanah.
Apalagi, tukuk Nurnas, BPBD DKI Jakarta juga sudah punya Command Center ruang pantau, sehingga masyarakat bisa mengakses melalui kontak 112 dan juga punya ruang belajar edukasi dan Simulasi untuk masyarakat mengatasi Kebakaran, Banjir, dan lainnya.
Dari paparan Kalaksa, tambahnya, yang penting itu dalam menangani bencana harus patuh dengan SOP yang sudah ditetapkan dan tidak ada ego sektoral.
“Jika semua Kalaksa BPBD di Prov/Kab/Kota seperti di DKI Jakarta, saya yakin semua itu akan cepat tertangani dengan catatan, kepala daerah jangan lupa soal dukungan anggaran,” ujar Nurnas.
Sementara Komisi V yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra), melakukan studi banding ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.
Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi V, Hj. Aida, SH saat dihubungi kemarin, masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat sudah jauh lebih maju dibanding dengan daerah kita.
Di Jawa Barat, katanya, meskipun penduduknya banyak, namun kepala daerahnya tak pernah melupakan masalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap anak, bahkan sampai menyiapkan perdanya.
“Salut kita. Bahkan gubernurnya banyak menyiapkan produk-produk seperti perempuan juara, anak juara. Pokoknya banyaklah yang bisa dibawa pulang ke Sumbar untuk kita terapkan pula di Sumbar,” katanya. (**”)
