Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pelajari BPSDM Provinsi Riau melalui kegiatan studi komparatif, Rabu (18/5). Hasil dari kunjungan tersebut diharapkan menjadi bekal untuk peningkatkan BPSDM Sumbar.
Wakil Ketua Komisi I, Maigus Nasir mengatakan BPSDM Provinsi Riau telah mendapatkan asessment dari pemerintah pusat. BPSDM Riau menjadi BPSDM ke 14 dari 34 provinsi yang telah diasessment.
Dengan telah diasessmen tersebut l, BPSDM Riau telah memiliki kewenangan untuk pelaksana pelatihan aparatur sipil negara (ASN). Pelatihan ini bukan hanya untuk ASN asal Riau saja namun juga untuk ASN kabupaten/kota lain, seperti dari Sumbar dan Jambi.
“Kita berharap BPSDM kita juga bisa seperti itu, sehingga ASN kita tak perlu lagi mengikuti pelatihan jauh-jauh ke provinsi lain,” ujar Maigus.
Menurut Maigus, BPSDM Sumbar tidaklah kalah dibanding dengan BPSDM Riau. Hanya saja salah satu perbedaannya yakni akreditasi. BPSDM Riau sudah berakreditasi A, sementara akreditasi BPSDM Sumbar terdata terakhir masih B.
“Ini bisa kita kejar sehingga kita bisa masuk nominasi BPSDM yang diasessment oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Maigus mengatakan saat kunjungan tersebut ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari BPSDM Riau. Salah satunya mereka memiliki lebih banyak kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di provinsi tersebut.
“Kita akan dorong BPSDM kita untuk juga meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi. Apalagi di provinsi kita ada universitas-universitas terkemuka, seperti Unand dan UNP,” ujarnya.
Selain akreditasi, tambah Maigus, hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan asessment yakni tenaga-tenaga pelaksana pelatihan atau diklat dan sarana prasarana.
“Kita juga memiliki ketersediaan tenaga dan sarana prasarana ini,” ujarnya.
Namun, lanjut Maigus, Komisi I akan menindaklanjuti pendataan dan kebutuhan BPSDM Sumbar.
“Kita akan lakukan rapat dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk memastikan ketercukupan tenaga dan sarana prasarana ini. Sekaligus mendata apa saja kebutuhan BPSDM Sumbar untuk dipertimbangkan saat pembahasan rancangan APBD Tahun 2023,” ujarnya.
Komisi I, tambah Maigus, akan mendorong BPSDM Sumbar untuk berkembang menjadi lebih baik.
Menurut Maigus, kemajuan dan peningkatan BPSDM akan menjadi komitmen bersama antara DPRD, Pemprov dan terutama BPSDM itu sendiri.
Apalagi, tambah dia, bukan hanya Komisi I saja, BPSDM Sumbar dan Pemprov pun telah melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi dan kewenangan yang telah dimiliki BPSDM Riau
Saat kunjungan Komisi I tersebut, kata Maigus, ikut hadir pula Kepala BPSDM Sumbar, Kepala BKD, Kepala Biro Orgabisasi setdaprov Sumbar, Kepala Biro Hukum dan Asisten I.
“Kita telah lihat dan dengar bersama-sama. Jadi hasil kunjungan tersebut akan kita tindaklanjuti bersama pula,” ujarnya.
Study koomperatif tersebut berlangsung dari tanggal 17-20 Mei 2022, dengan melibatkan semua stakeholder komisi 1 dan staf pendamping lainnya.(*)
