Relasi Publik,Tanah Datar – Menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan rombongan Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Bappenas RI lakukan Forum Grup Diskusi (FGD) dengan pemerintah daerah Tanah Datar.
Kehadiran rombongan dari Bappenas RI dipimpin Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Bappenas RI Ir. Anang Nugroho, disambut langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kamis (27/4/2023) di gedung Indojolito Batusangkar.
Ikut hadir dalam FGD tersebut Sekda Iqbal Ramadi Payana, para Asisten, Kepala OPD terkait dan beberapa orang camat.
Dalam diskusi tersebut Bupati Eka Putra menyampaikan rasa senang dan bahagianya atas kunjungan Direktur Pangan Kementerian Bappenas dan rombongan yang sebelumnya sudah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSSP) di Tanah Datar.
“Dengan kunjungan lapangan ke beberapa KSSP di Tanah Datar, kami harapkan bisa membantu pembangunan di kabupaten Tanah Datar terutama tentunya di bidang pertanian, karena mayoritas penduduk di sini berpenghasilan sebagai petani. Selain itu tentunya juga di bidang pariwisata serta sektor penunjang seperti irigasi dan jalan,” harapnya.
Terkait hal tersebut, Bupati Eka Putra sampaikan di Tanah Datar terdapat tiga KSSP yaitu KSSP Batipuh (Batipuh, Batipuh Selatan, X Koto dan Pariangan), KSSP Sungai Tarab (Sungai Tarab, Salimpaung, Tanjung Baru, Sungayang,Lima Kaum dan Rambatan) dan KSSP Linting Emas (Lintau, Padang Ganting dan Tanjung Emas) yang telah diusulkan melalui DAK KSSP tahun 2024 sebesar Rp156.9 milyar melalui beberapa bidang diantaranya pertanian, irigasi, jalan, pangan perikanan, dan pariwisata.
Melalui FGD tersebut, Bupati Eka Putra berharap usulan yang telah di sampaikan ke kementerian Bappenas untuk dapat di prioritaskan. “Mungkin sebagai pertimbangan, tadi bapak Direktur bersama rombongan sudah melihat langsung kondisi riil di lapangan, kalau ada program lainnya yang bisa kami laksanakan, kami siap untuk memfasilitasi guna untuk kesejahteraan masyarakat Tanah Datar,” harapnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati juga mengharapkan kepada OPD terkait untuk segera menyelesaikan administrasi tepat waktu sesuai dengan sektor yang telah di tentukan oleh Bappenas RI.
Sementara, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Bappenas RI Ir. Anang Nugroho, menyampaikan selain keindahan alam yang menurutnya mirip dengan Bali patut untuk dijadikan branding di sektor pariwisata sehingga bisa di kenal di mancanegara. “Kabupaten Tanah Datar ini sangat indah sekali, mirip dengan pulau Bali, Saya kira potensi keindahan alam Tanah Datar ini bisa dijadikan suatu branding pariwisata juga selain pulau Bali yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di mancanegara,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Anang, di sektor pertanian Tanah Datar memiliki lahan yang luas yang tersebar di tiga KSSP. “InsyaAllah dari hasil kunjungan lapangan sebagaimana usulan dari pemerintah Tanah Datar bisa dimasukkan ke dalam narasi RPJPN. Sehingga kabupaten Tanah Datar ini nantinya bisa menjadi contoh untuk nasional, khususnya dalam bidang pertanian,” sampainya.
Sementara, disektor pertanian, Anang menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu dalam rangka melakukan pembangunan pertanian di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Dia juga berharap, ke depan Tanah Datar bisa lebih baik lagi dan menjadi contoh di tingkat nasional.
Selain itu, di sektor penunjang seperti jalan, irigasi dan pangan perikanan pihaknya juga kelengkapan administrasi untuk diusulkan pada RPJPN mendatang..
Sebelumnya kepala Bappeda Litbang Tanah Datar Alfian Jamra jelaskan Pemerintah Daerah Tanah Datar telah mengusulkan melalui DAK Tematik KSSP sebesar Rp.156,9 Milyar yang berasal dari beberapa bidang yaitu pertanian sebesar Rp.7,3 milyar, jalan Rp.94,5 miliyar, irigasi Rp.38,7 milyar, pangan perikanan sebesar Rp.5,1 miliyar dan pariwisata sebesar Rp.11,2 milyar yang tersebar di 3 kawasan KSSP di Tanah Datar.
Alfian tambahkan, untuk luas sawah dari masing-masing KSSP yaitu KSSP Linting Emas seluas 6.360 Ha, KSSP Sungai Tarab seluas 7.550 Ha dan KSSP Batipuh seluas 6.411 Ha dan masih ada sawah tadah hujan yang ketergantung pada air hujan karena keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan irigasi.(d13)
