JAKARTA, RELASIPUBLIK -Sebagai kota berstatus ‘World Heritage’ dari UNESCO dan termasuk dalam kawasan Geopark nasional, pembangunan dan program pariwisata di Kota Sawahlunto sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.
Untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat itu, Walikota Sawahlunto Deri Asta terus bergerak menemui berbagai Kementerian dan lembaga negara terkait. Seperti pada Selasa 13 /4 kemarin , Walikota Deri Asta dengan di fasilitasi oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno.
Di hadapan Menparekraf Sandiaga Uno, Walikota Deri Asta mengekspose bagaimana potensi pariwisata di Sawahlunto. Walikota Deri Asta memaparkan bahwa untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pariwisata di ‘Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya’ ini memerlukan kebijakan, program dan tentu saja anggaran besar yang tidak dapat di cover dengan APBD kota semata, Maka dari itu sangat besar harapan untuk Kemenparekraf dapat turun tangan membantu Kota Sawahlunto.
“Jadi kita mengundang Bapak Sandiaga Uno untuk berkunjung langsung ke Sawahlunto meninjau kondisi Daerah kita. Dari kunjungan itu nanti, tentu pak Sandiaga dan jajaran Kemenparekraf dapat merumuskan untuk memberikan dukungan dan bantuan seperti apa bagi peningkatan pariwisata Sawahlunto,” sebut Deri Asta.
Diharapkan Deri Asta , dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat, maka status ‘World Heritage’ yang telah diperoleh dari UNESCO benar – benar dapat dimaksimalkan dan dikelola peluangnya. Sehingga status berlevel dunia itu membawa manfaat bagi Kota Sawahlunto dan masyarakatnya.
Menanggapi ekspose dan usulan dari Pemko Sawahlunto tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno menyambut baik dan.positif serta berjanji untuk menjadwalkan kunjungannya ke Sumatera Barat, termasuk Kota Sawahlunto
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang memfasilitasi pertemuan Walikota dan Bupati se – Sumbar dengan Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin sinergi Pemerintah Daerah di Sumbar dengan pemerintah pusat.
“Pada intinya kami ingin ada harmonisasi program dan kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah agar terjadi percepatan pembangunan di Sumbar,” pungkas Andre Rosiade. (Jun)
