Jakarta, Relasi Publik – Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Solok dalam memperkuat kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hal ini disampaikan Ramadhani saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/5/25).
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.
Dalam sambutannya, Ramadhani mengapresiasi langkah KPK dalam menyelenggarakan forum koordinasi tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Korupsi adalah tantangan nyata dalam pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan kolaboratif,” ujar Ramadhani.
Ramadhani juga memaparkan sejumlah capaian Kota Solok, termasuk pencapaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 dengan skor 92,46. Capaian ini menempatkan Kota Solok di peringkat ketiga terbaik dari 20 kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Barat.
“Ini merupakan refleksi dari konsistensi dan komitmen kami dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas dan transparan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terbangun antara eksekutif dan legislatif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ia menilai sinergi ini sebagai landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik.
“Kami di DPRD mendukung penuh berbagai langkah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Komitmen ini harus terus dijaga dan ditingkatkan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fauzi.
Pemerintah Kota Solok juga terus mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan resmi seperti portal LAPOR dan situs pemerintah daerah.
Di samping itu, pendekatan pembinaan karakter dan spiritual juga dilakukan, termasuk kegiatan keagamaan dan penguatan nilai-nilai moral di kalangan aparatur sipil negara dan masyarakat.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama dan target Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2025 oleh para kepala daerah dan ketua DPRD, termasuk Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Solok. (A2)
