Padang,relasipublik — Masyarakat Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, menyampaikan aspirasi terkait persoalan banjir yang kerap melanda wilayah mereka. Aspirasi itu disampaikan dalam kegiatan reses Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi, yang digelar di Masjid Inayah Senin (28/7/2025).
Salah satu masalah utama yang dikeluhkan warga adalah sistem drainase yang tidak optimal. Saluran air sepanjang 600 meter dari kawasan Padang menuju Batang Anai dinilai tidak mampu menampung debit air saat hujan deras, sehingga menyebabkan banjir di sejumlah kompleks perumahan.
“Sudah bertahun-tahun kami terdampak banjir karena drainase yang tidak berfungsi maksimal. Kami berharap saluran air ini dapat diperbaiki dan dialirkan secara baik agar tidak terus merendam rumah warga,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Selain masalah banjir, warga juga mengusulkan adanya alokasi kolam ikan produktif sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat, khususnya untuk menunjang kegiatan sosial-keagamaan yang digerakkan oleh kelompok seperti Bundo Kanduang.
Dalam dialog reses tersebut, warga juga menekankan pentingnya perhatian pada pemberdayaan UMKM dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kelompok wanita tani (KWT) dan pelaku usaha kecil lainnya. Mereka meminta agar program-program pemberdayaan lebih konkret dan menyasar kebutuhan kelompok secara langsung.
“Reses ini bukan hanya ajang diskusi, tetapi juga momentum untuk menyiapkan proposal yang bisa dijadikan dasar pengusulan kegiatan melalui APBD. Warga berharap bantuan untuk UMKM dan KWT bisa dirancang sesuai kebutuhan masing-masing kelompok,” ujar perwakilan masyarakat lainnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyatakan akan menindaklanjuti semua usulan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan berkoordinasi dengan OPD teknis terkait. Usulan yang telah disampaikan diharapkan dapat masuk dalam program prioritas pemerintah daerah ke depan.
Reses ini menjadi ruang terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat untuk membahas solusi persoalan daerah secara langsung dan partisipatif.
