Padang, 9 Oktober 2025 – Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Daerah Sumatera Barat bersama Relawan DPW Ratu Prabu Sumbar secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Operasional untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penandatanganan ini berlangsung khidmat di Dapur Umum SPPG Lolong, dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanata.
Program MBG merupakan bentuk implementasi dari salah satu Asta Cita Presiden RI dan menjadi perhatian khusus Kapolri, dengan fokus utama pada peningkatan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat kurang mampu.
“Melalui SPPG Lolong Polda Sumbar dan DPW Ratu Prabu Sumbar, kita menargetkan lebih dari 3.500 penerima manfaat. Makanan yang diberikan akan diproses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku,” tegas Kapolda dalam sambutannya.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda juga merespons keluhan dari perwakilan Kepala Sekolah SMK 3 Padang yang belum menerima bantuan MBG.
“Gak usah curhat ke Presiden. Saya dan Ketua DPW Ratu Prabu Sumbar akan berikan langsung sebanyak 240 porsi untuk guru-guru di SMK 3 Padang. Saya pastikan itu,” ujarnya disambut komitmen langsung dari Ketua DPW Ratu Prabu Sumbar, Joni Putera Sikumbang, SH.
Dalam sambutannya, Joni menegaskan komitmen pihaknya dalam memastikan jalannya program berjalan sesuai prosedur.
“Penandatanganan MoU ini adalah bukti nyata komitmen kami. Kami akan kawal mulai dari pengolahan hingga distribusi, agar program MBG berjalan optimal,” tegas Joni.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara organisasi sosial untuk menyukseskan program nasional ini, serta memperkuat peran Bhayangkari dan DPW Ratu Prabu Sumbar dalam bidang sosial kemasyarakatan.
Sementara itu, Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Sumbar, NY. Sari Gatot Suryanata, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menjaga standar gizi dan keberhasilan program.
“Kami siap menjaga standar gizi demi kesuksesan program MBG di Kota Padang,” ujarnya.
Ketua pelaksana Dapur Umum Lolong Polda Sumbar, Dola Indrayani Putri, menambahkan bahwa keberadaan dapur umum merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi.
“Sebagai mitra BGN, kami mendorong sinergi lintas sektor untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti potensi keracunan makanan. Sinkronisasi penerima manfaat juga penting agar pembagian makanan adil dan tepat sasaran,” jelasnya.
Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Sumatera Barat.
**Fit S
