Jakarta, relasipublik – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti lambannya penyerahan aset pasar yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kepada pemerintah daerah di Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Zigo saat rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum RI, Rabu (4/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Zigo menyampaikan sejumlah catatan atas pemaparan program Kementerian PU tahun 2025. Salah satu yang paling ditekankan adalah soal pasar modern hasil pembangunan pemerintah pusat yang hingga kini belum diserahterimakan ke daerah.
Zigo menyebut, persoalan ini terjadi di sejumlah daerah di Sumbar, termasuk Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya. Menurutnya, proses pemindahan aktivitas dari pasar tradisional menuju pasar modern tidak mudah, sehingga perlu didukung dengan kepastian status aset.
“Namun sampai hari ini, asetnya belum diserahkan dari Kementerian PUPR ke pemerintah daerah. Akibatnya, daerah tidak bisa memungut retribusi sebagai pendapatan daerah,” kata Zigo.
Ia menilai kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan mengoptimalkan fungsi pasar, karena belum memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan.
Zigo juga menyinggung kondisi di Kota Padang yang dinilai masih mengalami kendala besar dalam penertiban pasar. Ia mengungkapkan, Wali Kota Padang juga menyampaikan keluhan serupa terkait belum adanya penyerahan aset.
Zigo pun meminta agar proses serah terima aset pasar dipercepat, sehingga pemerintah daerah bisa memanfaatkan fasilitas pasar yang telah dibangun Kementerian PU secara maksimal.
Selain itu, Zigo menyoroti banyaknya usulan pembangunan pasar baru untuk tahun 2026 melalui Ditjen Prasarana Strategis. Ia mengingatkan agar pembangunan pasar tidak hanya mengejar fisik, tetapi juga memperhatikan persoalan turunan, khususnya sampah.
Ia mengusulkan agar setiap pembangunan pasar baru wajib dibarengi fasilitas pengelolaan sampah, seperti TPS 3R dalam satu paket pembangunan.
Menurutnya, pasar merupakan salah satu sumber sampah terbesar, sehingga perlu penanganan sejak awal.
“Kalau sejak awal sudah disiapkan TPS 3R atau fasilitas lain sesuai kajian Kementerian PU, maka sampah dari awal bisa kita kurangi,” ujarnya.
Tak hanya pasar, Zigo juga menyoroti persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dibangun namun belum bisa difungsikan akibat belum adanya serah terima aset. Ia mencontohkan pembangunan TPA di Kabupaten Solok Selatan sejak 2019 yang hingga kini belum selesai proses penyerahannya.
Zigo menilai banyak aset Cipta Karya yang mengalami masalah serupa. Ia pun meminta Kementerian PU lebih serius dalam penertiban aset agar pembangunan yang sudah dilakukan tidak terbengkalai.
“Jangan bangun terus, tapi kita tidak punya data penertiban aset yang jelas,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Zigo juga menyoroti program pengendalian banjir di Sumatera Barat. Ia mengapresiasi penanganan bencana yang selama ini dilakukan pemerintah pusat dan Kementerian PU, namun menilai ada catatan penting terkait pengurangan anggaran pada sejumlah titik pengendalian banjir.
Zigo menyebut, dalam dokumen Satuan 3 yang diserahkan Kementerian PU pada November, terdapat sejumlah program pengendalian banjir. Namun saat DIPA keluar, nilainya disebut jauh berkurang.
Beberapa titik yang disorot antara lain pengendalian banjir Batang Anai, pembangunan sabodam di Agam, serta pengendalian banjir Batang Suliti. Ia menyatakan akan menyerahkan data lengkap kepada Menteri PU.
Zigo meminta agar program pengendalian banjir tersebut dipulihkan kembali dan dimunculkan pada perbaikan DIPA. Menurutnya, pemerintah harus memastikan penanganan banjir dilakukan tepat sasaran, agar tidak menimbulkan dampak baru di wilayah lain.
“Kami mohon ini dipulihkan kembali agar dimunculkan pada perbaikan DIPA, karena pada Satuan 3 bulan November yang diserahkan kepada DPR angkanya berbeda,” tutup Zigo. (***)
