Jakarta, relasipublik – Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, terus mendorong percepatan pemulihan pasca-bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan, penanganan bencana tidak cukup hanya cepat, tetapi harus terukur secara teknis dan patuh regulasi agar tidak memicu persoalan baru di masa mendatang.
Zigo menyoroti masih maraknya pembangunan hunian yang mengabaikan zona rawan bencana. Menurutnya, pemerintah perlu memperketat aturan terkait batas wilayah aman, terutama di sekitar bantaran sungai dan bahu jalan nasional.
“Kita memang ingin penanganan cepat, tetapi tidak boleh sembarangan. Regulasi perizinan perumahan harus diperbarui dan diperketat. Harus ada rekomendasi teknis yang jelas dari pihak berwenang. Jangan lagi ada pembiaran rumah dibangun sangat dekat dengan bibir sungai, karena itu sama saja menjemput maut ketika bencana datang kembali,” tegas Zigo, Selasa (27/1/2026).
Selain persoalan infrastruktur, Zigo juga memberi perhatian serius pada aspek keamanan hukum bagi para pemangku kepentingan dan petugas di lapangan. Ia mengingatkan bahwa pekerjaan tanpa perencanaan matang berpotensi menyeret para pelaksana ke ranah hukum di kemudian hari.
“Perencanaan itu sangat krusial. Jangan karena mengejar target cepat, teman-teman di lapangan bekerja tanpa dasar perencanaan yang kuat. Akibatnya, mereka justru berhadapan dengan persoalan hukum. Negara harus melindungi mereka melalui payung hukum dan manajemen risiko yang jelas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zigo turut menyoroti persoalan krisis air bersih, khususnya di Kota Padang. Pasca-bencana, banyak warga yang bergantung pada sumur kini kehilangan akses air bersih karena sumur mereka mengering. Kondisi ini semakin berat karena sebagian besar warga terdampak bukan pelanggan PDAM.
“Di Padang, banyak warga yang bergantung pada sumur. Sekarang sumurnya kering dan mereka tidak punya suplai air sama sekali. Karena bukan pelanggan PDAM, mereka kesulitan. Saya minta Direktorat Jenderal Cipta Karya turun tangan dan memasukkan warga terdampak ke sambungan PDAM secara gratis melalui pendanaan Cipta Karya. Ini murni urusan kemanusiaan, apalagi mata pencaharian mereka sudah hilang akibat bencana,” kata Zigo.
Ia juga mengingatkan BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana pemulihan agar bekerja secara profesional dan transparan. Zigo menegaskan, BUMN tidak boleh hanya mengumpulkan laporan dari pekerjaan pihak lain, lalu mengklaimnya sebagai hasil kerja sendiri.
“Jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran. Data lapangan harus jujur. Jika sungai sudah dibersihkan oleh relawan atau pihak swasta dengan alat berat mandiri, jangan kemudian diklaim BUMN sebagai pekerjaannya dalam laporan resmi. Kejujuran data adalah kunci agar anggaran pemulihan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Berdasarkan data teknis yang diterima Komisi V DPR RI, dampak bencana mencakup kerusakan pada 31 ruas jalan nasional, 41 sungai dengan kategori rusak berat, serta 38.670 unit rumah warga yang terdampak.
Zigo memastikan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal seluruh proses pemulihan agar tidak berhenti pada perencanaan semata. Ia menegaskan, program pemulihan harus berjalan konkret dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang terdampak bencana. (***)
