Padang, relasipublik — Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan pentingnya percepatan penanganan infrastruktur pascabencana di Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi dalam beberapa waktu terakhir.
Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau langsung kondisi infrastruktur pascabencana di Sumbar pada Kamis, (9/4/2026).
“Kami melaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur pascabencana di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang beberapa waktu terakhir melanda wilayah ini,” ujar Zigo.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang menjadi salah satu titik terdampak cukup signifikan akibat bencana.
Menurut Zigo, saat ini pemerintah telah dan sedang melakukan sejumlah langkah penanganan di lapangan, di antaranya normalisasi alur sungai serta penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder.
“Titik pertama, kami meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang menjadi salah satu lokasi terdampak cukup signifikan. Di lapangan, telah dan sedang dilakukan penanganan berupa normalisasi alur sungai serta penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder,” katanya.
Ia menambahkan, ke depan pemerintah juga merencanakan pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi potensi banjir dan aliran material saat curah hujan tinggi.
“Ke depan, direncanakan pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi potensi banjir dan aliran material saat curah hujan tinggi,” lanjutnya.
Zigo juga mengingatkan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara tertib administrasi dan akuntabel.
Menurutnya, peran relawan yang turun membantu saat masa darurat patut diapresiasi, namun tetap harus ada pemisahan yang jelas antara pekerjaan relawan dan pekerjaan yang dibiayai anggaran pemerintah.
“Kami mengingatkan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus tercatat dengan baik dan akuntabel. Pada saat kondisi darurat, banyak relawan yang turun langsung membantu di lokasi. Hal ini tentu sangat kita apresiasi, namun jangan sampai terjadi klaim pekerjaan relawan untuk kemudian dibebankan ke anggaran pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, politisi asal Sumatera Barat tersebut juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan proyek penanganan bencana.
Ia menegaskan, jangan sampai terjadi tumpang tindih antara pekerjaan penanggulangan darurat dengan pekerjaan kontraktual karena berpotensi memunculkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.
“Kami menekankan pentingnya sinkronisasi antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara pekerjaan penanggulangan darurat dengan pekerjaan kontraktual, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari,” tutup Zigo. (***)
