PADANG,RELASIPUBLIK–Progres pembebasan lahan jalan tol Padang-Kapalo Hilalang terus dikebut. Angka pencapaian 95,01 persen lahan yang telah bebas, terus ditambah di lapangan dengan kolaborasi Kementerian PUPR, Kanwil ATR Sumbar, Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Pemprov dan Pemda Padang Pariaman.
Tanah Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kabupaten Padang Pariaman yang terkena trase jalan tol seksi Padang-Kapalo Hilalang di Nagari Buayan Kecamatan Lubuk Alung, resmi diganti oleh Kementerian PUPR pada Rabu (31/5/2023) siang.
Pemkab Padang Pariaman diwakili Sekda Rudy Repenaldi Rilis, S.STP.MM melepas tanah BPP seluas 4.977 meter untuk digunakan sebagai trase jalan tol. Sedangkan Pejabat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol PUPR Novriyanto, ST menyerahkan 12.000 meter tanah pengganti yang dibeli dari kepemilikan masyarakat senilai Rp1,8 miliar.
Seremoni tukar menukar aset itu dilaksanakan di Aula Bapelitbang, Komplek IKK Padang Pariaman. Hadir Asisten 1 Setda Padang Pariaman Rudi Rahmad, SE.MM dan Asisten 2 Setda Padang Pariaman Fakhriati, S.Sos.MM., Ketua Lapangan Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Pemprov Sumbar Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil ATR BPN Sumbar Lucy Novianti, S.ST.,MH., Camat Batang Anai Zulbasri dan Wali Nagari Buayan Deni Setiawan.
Dalam sambutannya Sekda Rudy Repenaldi Rilis menyampaikan bahwa Pemda Padang Pariaman bersama jajaran hingga Wali Nagari komit memberikan dukungan penuh kepada percepatan pembebasan lahan, sehingga jalan tol Padang-Kapalo Hilalang ini benar-benar terwujud seusai rencana tahun 2024 mendatang.
Karena itu Pemkab siap memfasilitasi pihak-pihak yang tanahnya terkena trase jalan tol Padang-Kapalo Hilalang. “Kami selama ini mendukung Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol yang dipimpin Pak Wagub. Masyarakat kami tidak ada yang menolak jalan tol, hanya ada beberapa bidang yang membutuhkan penjelasan dan fasilitasi,” kata Sekda Rudy Repenaldi Rilis yang energik ini.
Sementara itu Ketua Lapangan Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Pemprov Sumbar Syafrizal Ucok optimis pembebasan bidang lahan yang tersisa dapat diselesaikan. Apalagi pihak Kanwil ATR BPN Sumbar dalam beberapa kali rapat menjanjikan akan menuntaskan proses verifikasi dan validasi bidang-bidang yang tersisa.
“Alhamdulillah hasil pembebasan lahan jalan tol Padang-Kapalo Hilalang sebanyak 95,01 persen ini adalah atas dukungan semua pihak, tinggal beberapa bidang saja lagi. Faktanya di lapangan pekerjaan konstruksi oleh PT Hutama Karya terus berjalan tanpa henti siang malam,” kata Syafrizal Ucok mantan Wabup Pesisir Selatan periode 2005-2010 ini.
Dari 1.622 bidang tanah di atas trase tol sepanjang 36,6 Km seksi Padang-Kapalo Hilalang ini, hanya tinggal 5 persen lagi yang belum bebas atau berjumlah 83 bidang. Secara administrasi tanah itu sudah bebas karena pemiliknya tidak bisa ditemukan sama sekali. Ganti ruginya akan tetap diproses sesuai UU No.2 Tahun 2012, PP 19 Tahun 2021 dan Permen ATR BPN No.19 Tahun 2021, maka dana ganti ruginya dititipkan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri. Pada saatnya nanti, pemilik dapat mengurus ganti rugi itu ke PN dengan melengkapi dokumen kepemilikan tanahnya.
Bidang tanah yang dikonsinyasi karena tidak diketahui kepemilikannya ini jumlahnya 16 bidang, kemudian yang masih berperkara di PN sebanyak 63 bidang, sengketa kepemilikan 1 bidang, masih tersangkut perbankan 1 bidang, menunggu penetapan PN satu bidang dan overlap 1 bidang. (*)
