Kota Solok, Relasipublik.com — Pemerintah Kota Solok menghadapi momen krusial dalam tata kelola keuangan daerah. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok bersama Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, serta seluruh Kepala OPD mengikuti exit meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat, yang digelar di ruang kerja Wali Kota Solok, Jumat (1/5/2026).
Pertemuan ini menjadi fase penting dalam rangkaian pemeriksaan keuangan daerah. Dalam exit meeting tersebut, tim pemeriksa BPK menyampaikan sejumlah catatan strategis dan temuan awal yang harus segera ditindaklanjuti sebelum laporan resmi diterbitkan.
Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh perangkat daerah tidak boleh menganggap hasil pemeriksaan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas kinerja.
“Exit meeting ini harus kita jadikan momentum evaluasi total. Tidak boleh ada lagi kesalahan yang berulang. Setiap OPD harus bergerak cepat, memperbaiki sistem, dan memastikan pengelolaan anggaran benar-benar sesuai aturan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ramadhani.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan oleh BPK.
“Kita ingin ke depan tata kelola keuangan Kota Solok semakin kuat, bersih, dan profesional. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan publik yang harus kita jaga bersama,” tambahnya.
Exit meeting menjadi sinyal tegas bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lagi berjalan biasa-biasa saja. Transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan dalam penggunaan anggaran menjadi tuntutan mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh perangkat daerah.
Pemerintah Kota Solok menegaskan, hasil pemeriksaan ini akan dijadikan pijakan untuk melakukan pembenahan berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek administrasi keuangan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan langkah tersebut, Pemko Solok berharap mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (A3)
