PADANG, RELASIPUBLIK – Pemerintah Kota Padang terus mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana hidrometeorologi. Hal itu dibahas saat Wali Kota Padang Fadly Amran menerima Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perkim Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menerima tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371,85 miliar yang dialokasikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Saat ini, proses tender berbagai proyek yang didanai melalui anggaran tersebut telah resmi dimulai.
“Lebih dari Rp300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Kami sudah mempersiapkan dan hari ini tender-tendernya juga sudah dimulai. Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian hadir memberikan saran dan masukan, sekaligus bersama-sama mengawal tahapan yang perlu disinergikan,” ujar Fadly Amran.
Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama yang dibahas bersama tim monitoring adalah pembangunan hunian tetap (huntap), tidak hanya bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana, tetapi juga bagi warga yang berpotensi direlokasi akibat proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh balai-balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebelumnya, tim monitoring Kemendagri telah meninjau langsung pembangunan Huntap Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Dalam kunjungan tersebut, tim memberikan apresiasi terhadap percepatan pembangunan dan langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan pascabencana.
Fadly berharap dukungan pemerintah pusat melalui dana TKD juga dapat mencakup kebutuhan relokasi masyarakat beserta pembangunan infrastruktur penunjangnya.
“Terima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri. Namun kami juga sangat berharap dukungan TKD dari pemerintah pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan, serta pembangunan infrastruktur, baik green infrastructure maupun infrastruktur skala besar untuk penanganan banjir,” katanya.
Selain itu, Fadly mengungkapkan bahwa berdasarkan master plan penanganan banjir yang telah disusun Pemerintah Kota Padang, direncanakan pembangunan dua embung besar sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir.
Menurutnya, proyek strategis tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena keterbatasan kemampuan APBD Kota Padang.
“Di dalam master plan yang telah kami susun terdapat rencana pembangunan dua embung besar. Saya rasa ini perlu dikawal bersama. Tidak mungkin Kota Padang merealisasikannya sendiri dalam kerangka lima tahun. Jika mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur ini dapat terlaksana secara paripurna sehingga masyarakat Kota Padang lebih aman dan nyaman dalam menghadapi potensi banjir besar di masa mendatang,” tutupnya.
