Padang, relasipublik – Bawaslu Kota Padang memperkuat pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, dan layanan informasi publik melalui rapat dalam kantor, Kamis (16/4/2026), di Kantor Bawaslu Kota Padang. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penguatan kelembagaan sekaligus kesiapan menuju Pemilu 2029.
Anggota Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, menegaskan kehumasan menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh kinerja dan agenda lembaga tersampaikan kepada publik.
“Humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan seluruh agenda dan hal-hal baik yang dilakukan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi, termasuk menyampaikan keberhasilan pencegahan pelanggaran yang kerap tidak terlihat. Evaluasi kinerja kehumasan, kata dia, dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
“Pemilu tidak hanya saat tahapan berlangsung. Persiapan sebelum tahapan justru paling berat dan menentukan kualitas Pemilu 2029,” katanya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, menyebut kunjungan Bawaslu Provinsi bertujuan memantau progres kinerja serta memastikan program berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
“Kelembagaan harus tetap berjalan, pengawasan berlanjut, dan kehadiran Bawaslu dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap kegiatan harus didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Akhiro Murio, mengatakan penguatan kelembagaan sejalan dengan implementasi reformasi birokrasi.
“Tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja,” katanya.
Ia menyebut Bawaslu telah menyusun buku panduan teknis serta mengembangkan hasil diskusi melalui program BIS (Bincang Seputar Pemilu) sejak 2025 sebagai referensi kerja.
Akhiro menegaskan, seluruh divisi harus memahami tugas, termasuk penerimaan laporan, karena tanggung jawab pengawasan bersifat menyeluruh. (pzv)
