Padang, Relasipublik.com – Di tengah arus informasi yang bergerak lebih cepat dari kemampuan sebagian orang untuk memverifikasi, sebuah forum penting digelar di Hotel Rocky Padang. Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang diskusi yang mempertemukan kegelisahan zaman dengan pengalaman para tokoh masyarakat.
Forum yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ini menghadirkan perwakilan masyarakat dari Kabupaten Tanah Datar, Sijunjung, dan Kota Sawahlunto. Mereka dihadapkan pada satu realitas yang tak bisa dihindari: demokrasi telah bergeser dari ruang konvensional ke ruang digital yang liar, cepat, dan sulit dikendalikan.
Di antara para pembicara, nama Supri Ardi mencuri perhatian. Bukan karena jabatan formal, melainkan karena gagasan yang dibawanya tentang perubahan lanskap demokrasi di era teknologi.
Demokrasi Masuk Era 5.0
Dalam paparannya bertajuk Demokrasi Masuk ke Era 5.0, Supri Ardi tidak memulai dengan teori rumit. Ia justru mengajak peserta melihat realitas sehari-hari. “Dulu informasi itu dicari. Sekarang, informasi yang mencari kita,” ujarnya, Rabu (06/05/26)
Menurutnya, Era 5.0 ditandai dengan kecepatan, konektivitas, dan personalisasi informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di titik ini, batas antara fakta dan opini menjadi kabur, sementara algoritma media sosial diam-diam membentuk cara pandang masyarakat.
Disinformasi: Musuh Tanpa Wajah
Salah satu sorotan utama adalah ancaman disinformasi. Supri menyebutnya sebagai “musuh tanpa wajah, tanpa suara, tapi berdampak nyata.”
Disinformasi kini tidak lagi sekadar berita bohong. Ia telah berkembang menjadi narasi yang dikemas rapi dan disebarkan secara sistematis, bahkan diperkuat oleh algoritma digital.
Dalam konteks masyarakat nagari yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kondisi ini dinilai berbahaya.
“Sekali kita salah klik, bukan hanya data kita yang hilang. Tapi cara berpikir kita bisa berubah tanpa kita sadari,” katanya, membuat suasana forum sejenak hening.
Kesenjangan Digital Jadi Ancaman Nyata
Selain disinformasi, Supri juga menyoroti kesenjangan digital yang masih lebar. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memahami teknologi.
Sebagian mampu beradaptasi cepat, namun banyak pula yang tertinggal karena minim akses dan literasi digital.
“Demokrasi itu soal kesetaraan. Tapi bagaimana mungkin setara jika akses informasi tidak merata?” tegasnya.
Dari Ancaman Menjadi Peluang
Meski penuh tantangan, Supri melihat peluang besar di balik transformasi digital. Ia menilai teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, hingga membuka peluang ekonomi baru.
Menurutnya, media sosial bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi nagari hingga mendorong pertumbuhan UMKM.
“Masalah UMKM hari ini bukan produksi, tapi pemasaran. Di sinilah teknologi, termasuk AI, bisa menjadi solusi,” jelasnya.
Gagasan Nagari Cerdas Digital
Salah satu konsep yang ditawarkan adalah Nagari Cerdas Digital. Gagasan ini tidak hanya menekankan teknologi, tetapi juga menjaga nilai-nilai lokal.
Supri menegaskan bahwa kemajuan digital tidak boleh menghilangkan jati diri masyarakat. “Jangan sampai kita canggih secara teknologi, tapi miskin secara nilai,” tegasnya.
Dalam konteks Minangkabau, nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah harus tetap menjadi fondasi, bahkan di tengah derasnya arus digitalisasi.
Respon Positif Peserta
Gagasan tersebut mendapat respon positif dari peserta. Salah seorang tokoh masyarakat yang akrab disapa Uncu mengaku mendapatkan wawasan baru.
“Kami jadi tahu bahwa ancaman digital itu nyata, tapi juga ada peluang besar kalau kita mau belajar,” ujarnya.
Antusiasme ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya siap beradaptasi, selama diberikan pemahaman yang tepat.
Kolaborasi Jadi Kunci
Forum ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Masrisal, Mursalim, Cici Safitri, Rahmad Ramadhan, serta Aschari Cahyaditama.
Kehadiran mereka menegaskan bahwa isu demokrasi digital bukan tanggung jawab satu pihak semata.
Di era baru ini, demokrasi membutuhkan kolaborasi lintas sector pemerintah, akademisi, praktisi, hingga masyarakat agar tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat di tengah perubahan zaman. (A3)
