Kota Solok, Relasipublik.com — Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Solok Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah. Melalui rapat paripurna DPRD, dokumen ini tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi juga dasar strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal nasional, Pemko Solok mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp589,77 miliar atau 102,51 persen dari target. Rinciannya PAD: Rp63,42 miliar (104,90%), transfer pusat: Rp522,35 miliar (101,45%) serta pendapatan sah lainnya: Rp4 miliar
Sementara realisasi belanja mencapai Rp509,18 miliar atau 92,5 persen, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas penyerapan anggaran.
Struktur pendapatan Kota Solok masih didominasi dana transfer pusat sebesar 88,56 persen, sedangkan PAD hanya berkontribusi 10,75 persen. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Solok tahun 2025 tercatat 3,61 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya, namun tetap berada di atas rata-rata Sumatera Barat sebesar 3,37 persen. Indikator lain PDRB: Rp5,879 triliun, Pendapatan per kapita: Rp72,53 juta serta IPM: 80,90
Wakil Wali Kota Solok, H. Suryadi Nurdal, kembali menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran.
“Kondisi fiskal saat ini menuntut kita untuk lebih efisien, inovatif, dan memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat Penyampai LKPJ di Rapat paripurna DPRD Kota Solok, Sabtu (25/04/26)
Selain itu, ia juga menekankan bahwa kualitas belanja daerah menjadi faktor kunci dalam mendorong dampak pembangunan.
“Bukan hanya soal besaran anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu berkualitas, tepat guna, dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Suryadi juga mengingatkan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menghadapi tantangan ke depan.
“Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, menegaskan bahwa LKPJ akan dibahas secara mendalam oleh legislatif.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan, tetapi menjadi bahan evaluasi penting bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi perbaikan pembangunan ke depan,” tegasnya.
Menurutnya, DPRD akan fokus pada peningkatan PAD, efektivitas belanja, serta program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
LKPJ 2025 menjadi pijakan awal implementasi visi: “Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani.” Visi ini diterjemahkan dalam delapan misi strategis, mulai dari penguatan sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan berbasis pelayanan publik berkualitas.
Beberapa indikator menunjukkan kemajuan rata-rata lama sekolah: 11,38 tahun, harapan lama sekolah: 14,59 tahun, Usia harapan hidup: 75,30 tahun,serta UHC: 98,7 persen Transformasi layanan publik berbasis digital juga terus diperkuat.
Sepanjang 2025, Kota Solok meraih sejumlah penghargaan WTP ke-9 berturut-turut, Kota Layak Anak kategori Nindya serta Indonesia Smart Nation Awards 2025
Namun di sisi lain, bencana banjir berdampak pada 2.978 KK atau 9.375 jiwa, menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah.
Pemko Solok mengakui masih ada program yang belum optimal. Fokus ke depan diarahkan pada Peningkatan PAD, optimalisasi belanja, serta efektivitas program pembangunan. (A3)
