Padang, relasipublik – Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Rakor yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi itu turut dihadiri Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, unsur Forkopimda Sumbar, kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut terungkap berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil ditemukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Modus yang ditemukan antara lain penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki kendaraan yang dimodifikasi, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM subsidi untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Menanggapi hal itu, Fadly Amran menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang terhadap upaya penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM subsidi perlu terus diperkuat mengingat dalam beberapa pekan terakhir antrean kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang, sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Fadly juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi serta sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi guna menutup berbagai celah penyalahgunaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab antrean panjang di SPBU.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan bahwa subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” tegas Mahyeldi.
Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah pengawasan yang dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan telah berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan dan mengindikasikan berkurangnya praktik penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
Ia mengungkapkan, BPH Migas saat ini tengah mengkaji penguatan sistem digital dalam distribusi BBM subsidi, termasuk penerapan PIN atau One Time Password (OTP) pada QR Code guna mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan.
Di sisi lain, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan stok BBM di Sumbar dalam kondisi aman. Ia menyebutkan bahwa setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi mengalami penurunan signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” katanya.
Melalui Rakor tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi dalam pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
