Oleh: Zukra Budi Utama
PADANG, RELASIPUBLIK — Membangun kota digital tidak harus dimulai dari membuat aplikasi. Gagasan ini berangkat dari pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sebuah kota dapat belajar dari masyarakatnya, mengenali persoalannya, dan mengubah pengetahuan tersebut menjadi solusi yang terus berkembang?
Dari pemikiran tersebut lahir konsep Padang Digital Citizen & People’s Economy Platform, sebuah ekosistem yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan alumni untuk membangun masa depan kota.
“Saya tidak ingin sekadar membangun aplikasi. Saya ingin membangun sebuah sistem yang membuat kota mampu belajar dari masyarakatnya—dari masalah yang mereka hadapi, dari gagasan mereka, kemudian mengubahnya menjadi solusi yang bisa terus berkembang.”
Bagi penggagasnya, teknologi hanyalah alat. Yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan yang tersebar di masyarakat dapat dihubungkan dan digunakan untuk mengambil keputusan.
Warga memiliki pengalaman langsung terhadap persoalan kota. Pemerintah memiliki kewenangan dan data.
Akademisi memiliki pengetahuan. Dunia usaha memiliki pengalaman implementasi. Komunitas memiliki kedekatan dengan masyarakat. Sementara alumni memiliki pengalaman yang diperoleh dari berbagai lingkungan setelah meninggalkan kota.
Jika seluruh kekuatan tersebut dipertemukan, kota tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi memiliki kemampuan untuk belajar dari dirinya sendiri.
Masyarakat sebagai sumber pengetahuan
Salah satu gagasan utama dalam konsep tersebut adalah mengubah posisi masyarakat dari sekadar pengguna layanan menjadi sumber pengetahuan dan inovasi.
Melalui Forum Inovasi Kota Digital, masyarakat dapat menyampaikan persoalan dan gagasan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, lingkungan, maupun pelayanan publik. Gagasan tersebut kemudian dapat dianalisis berdasarkan manfaat, biaya, dan risiko sebelum dikembangkan menjadi program atau proyek percontohan.
Dengan demikian, persoalan yang ditemukan warga tidak berhenti sebagai keluhan.
Masalah menjadi pengetahuan. Pengetahuan menjadi logika. Logika menjadi keputusan. Dan keputusan menjadi tindakan.
Inilah inti gagasan tentang kota yang belajar.
Teknologi sebagai penghubung
Konsep tersebut mencakup identitas digital warga, layanan publik terintegrasi, AI Government Assistant, database UMKM dan ekonomi rakyat, dashboard kepala daerah, serta forum inovasi kota. Seluruhnya dirancang sebagai bagian dari satu ekosistem, bukan sekadar kumpulan aplikasi.
Kecerdasan buatan juga diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi layanan publik dan membantu pemerintah membaca berbagai indikator pembangunan. Data kependudukan, ekonomi, UMKM, PAD, pengangguran, kemiskinan, serta kinerja pelayanan dapat menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan.
Di sektor ekonomi rakyat, platform dirancang untuk mendukung database UMKM dan koperasi, marketplace produk lokal, serta Economic Intelligence Dashboard. Dengan demikian, digitalisasi diarahkan bukan hanya untuk mempercepat administrasi, tetapi juga memperkuat kemampuan kota memahami dan mengembangkan ekonomi masyarakatnya.
Alumni: dari donasi menjadi gerakan
Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah melibatkan alumni sebagai kekuatan pendanaan sekaligus bagian dari gerakan jangka panjang.
Melalui Gerakan 100 Alumni Pendiri, alumni diajak tidak hanya menjadi penyumbang dana, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun sesuatu yang dapat diwariskan kepada masyarakat.
Konsep tersebut juga menawarkan pembentukan Dana Abadi Kota Digital. Prinsipnya, dana pokok dijaga dan hasil pengembangannya dapat digunakan untuk mendukung operasional, pengembangan teknologi, inovasi daerah, audit, dan pemeliharaan sistem. Target dana abadi yang dirancang mencapai Rp10 miliar.
Partisipasi alumni dirancang dalam beberapa tingkatan sehingga kontribusi dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Skema yang dirancang antara lain Founding Patron, Gold Contributor, Silver Contributor, dan Community Contributor.
Dengan pendekatan tersebut, kontribusi alumni tidak semata-mata dipandang sebagai donasi, tetapi sebagai investasi sosial untuk keberlanjutan kota.
Transparansi sejak awal
Keberlanjutan juga membutuhkan kepercayaan. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas ditempatkan sebagai bagian dari desain program.
Penggunaan dana, perkembangan pekerjaan, kontrak, hingga dampak program dirancang agar dapat dipantau dan diaudit.
Pada tahap awal, konsep MVP diperkirakan membutuhkan pendanaan Rp3,55 miliar, mencakup pengembangan sistem, integrasi data, layanan publik, database UMKM, AI, infrastruktur, keamanan, pelatihan, dan implementasi.
Namun, bagi penggagasnya, ukuran keberhasilan bukan semata-mata seberapa besar teknologi yang berhasil dibangun.
Yang lebih penting adalah apakah masyarakat semakin mampu menyampaikan persoalan, pemerintah semakin mampu memahami persoalan tersebut, dan berbagai pihak dapat bersama-sama menghasilkan solusi.
Pada akhirnya, gagasan ini ingin membangun sistem yang dapat terus belajar, bukan sistem yang selesai ketika proyek berakhir.
Sebab, kota yang maju bukan hanya kota yang memiliki teknologi paling modern. Kota yang maju adalah kota yang mampu mendengar, belajar, berpikir, dan bertindak berdasarkan pengetahuan masyarakatnya.
Jika sistem itu dapat terus berkembang lintas generasi, maka yang dibangun bukan sekadar aplikasi.
Yang dibangun adalah kemampuan sebuah kota untuk terus belajar.
Dan yang diwariskan bukan hanya teknologi, tetapi sebuah ekosistem yang memungkinkan generasi berikutnya ikut memberi, berpikir, berinovasi, dan membangun kotanya sendiri.
Dari masyarakat untuk kota. Dari kota untuk generasi mendatang.
