TANAH DATAR, RELASIPUBLIK — Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Tanah Datar berencana mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tanah Datar.
Ketua PJKIP Tanah Datar, Rezki Aryendi, mengatakan pihaknya berkepentingan memastikan penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah maupun sumber lainnya dapat diketahui secara terbuka oleh publik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita akan mempertanyakan bagaimana transparansi dan akuntabilitas anggaran KNPI Tanah Datar. Ini bukan persoalan mencari kesalahan, tetapi bagian dari fungsi kontrol publik agar setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rezki.
Menurutnya, organisasi kepemudaan yang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah harus memiliki tata kelola yang transparan dan akuntabel. Informasi mengenai perencanaan, penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran semestinya dapat dijelaskan kepada pihak yang berkepentingan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
PJKIP Tanah Datar, kata Rezki, akan mengedepankan langkah-langkah sesuai prosedur dalam memperoleh informasi tersebut.
“Kami akan menempuh mekanisme yang tersedia. Kalau memang ada informasi yang menjadi hak publik, tentu harus dibuka sesuai aturan keterbukaan informasi,” katanya.
Rezki menambahkan, transparansi anggaran juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi kepemudaan.
“KNPI merupakan wadah berhimpunnya pemuda. Karena itu, tata kelola organisasinya harus menjadi contoh, termasuk dalam hal transparansi dan pertanggungjawaban keuangan,” tuturnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi kepemudaan di Tanah Datar agar semakin profesional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Prinsipnya sederhana, setiap rupiah anggaran yang dikelola harus jelas peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan. PJKIP akan terus mendorong budaya transparansi di Tanah Datar,” pungkas Rezki.
