JAKARTA, RELASIPUBLIK– Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai harus mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat desa, bukan hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk maupun bangunan dan gerai yang telah selesai dibangun.
Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mengatakan, program strategis pemerintah tersebut harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang dimulai dari tingkat desa.
“Yang paling penting adalah apakah koperasi tersebut benar-benar hidup, memiliki aktivitas usaha, mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Memasuki Agustus 2026, KDMP berada pada tahap operasionalisasi dan evaluasi kinerja. Pemerintah juga telah menyiapkan penguatan SDM, termasuk pelatihan bagi calon manajer koperasi.
Rahmat meminta Kementerian Koperasi memastikan tata kelola koperasi dilakukan secara profesional dan transparan.
Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya berfungsi sebagai lembaga administratif atau sekadar memiliki gedung tanpa model bisnis yang jelas.
“Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif atau sekadar memiliki gedung tanpa model bisnis jelas,” jelasnya.
Rahmat menekankan pengurus dan manajer koperasi harus memiliki kompetensi, memahami bisnis, serta mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan koperasi.
Selain tata kelola, KDKMP juga harus terhubung dengan ekosistem ekonomi nasional melalui integrasi bersama BUMN, perbankan, lembaga pembiayaan, UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Dengan konektivitas tersebut, Rahmat menilai koperasi dapat berperan sebagai agregator produksi sekaligus memperkuat rantai pasok dari desa hingga pasar nasional.
Rahmat juga menegaskan dukungan pemerintah dalam bentuk modal dan fasilitas harus digunakan secara produktif.
“Setiap rupiah dukungan pemerintah harus menghasilkan aktivitas ekonomi. Kita ingin melihat berapa omzet koperasi, berapa transaksi yang terjadi, berapa UMKM yang terlibat, berapa masyarakat yang memperoleh manfaat, dan berapa kontribusinya terhadap perekonomian desa,” sebutnya.
Rahmat turut mendorong adanya indikator keberhasilan yang terukur.
Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya berdasarkan jumlah koperasi yang telah berdiri, tetapi harus melihat kinerja bisnis dan manfaat ekonominya.
“Kita ingin Koperasi Merah Putih menjadi pusat ekonomi desa, bukan sekadar pusat administrasi,” katanya.
Rahmat menilai keberhasilan program tersebut pada akhirnya ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat desa yang mengalami pertumbuhan ekonomi karena keberadaan koperasi, bukan dari banyaknya bangunan yang telah selesai.
“Dengan ukuran tersebut, keberadaan koperasi dapat dinilai dari aktivitas usaha nyata, manfaat yang dirasakan warga, serta kontribusinya terhadap ekonomi desa secara berkelanjutan dan kinerja bisnisnya,” harapnya.
Rahmat Saleh: Koperasi Desa Merah Putih Jangan Sekadar Berdiri, Harus Gerakkan Ekonomi Warga
