sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, menggelar Musyawarah Nagari (Musnag) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 dan Daftar Usulan RKP (DU-RKP) Tahun 2028 di Aula Kantor Wali Nagari Pasie Laweh, Senin (29/6). Musyawarah tersebut menjadi forum strategis untuk menyepakati arah pembangunan nagari berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan dihadiri unsur pemerintah kecamatan, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), perangkat nagari, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pendamping desa, serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.
Ketua BPRN Pasie Laweh, Amrizal, S.Pd, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Musyawarah Nagari merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat nagari.
Ia menyampaikan, penyusunan RKP Nagari memiliki landasan hukum yang jelas dan menjadi tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan desa. Menurutnya, RKP Nagari merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari yang dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah nagari.
“Melalui Musnag ini, seluruh usulan masyarakat dihimpun, dibahas, dan diprioritaskan secara terbuka sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Nagari Pasie Laweh, Hidayat, S.Pd., M.Pd, menegaskan bahwa penyusunan RKP Nagari harus dilakukan secara partisipatif dengan mengakomodasi aspirasi seluruh elemen masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memasukkan hasil rembuk stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nagari. Menurutnya, percepatan penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui program yang terintegrasi.
“Prioritas hasil rembuk stunting harus menjadi perhatian bersama agar lahir program-program yang mampu meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi, serta mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan berkualitas,” katanya.
Camat Sungai Tarab, Mulkhairi, dalam arahannya mengingatkan agar seluruh peserta musyawarah mampu menyusun skala prioritas pembangunan secara objektif dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran menuntut pemerintah nagari untuk lebih cermat dalam menentukan program yang akan dilaksanakan.
“Dalam menentukan prioritas pembangunan, hendaknya kita mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan. Program yang dipilih harus memberikan manfaat nyata, berdampak luas, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga berharap seluruh hasil Musyawarah Nagari dapat menjadi dasar penyusunan RKP Nagari Tahun 2027 dan DU-RKP Tahun 2028 yang berkualitas, realistis, serta sejalan dengan arah pembangunan daerah dan nasional.
Melalui Musyawarah Nagari tersebut, diharapkan lahir dokumen perencanaan yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat sekaligus menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan Nagari Pasie Laweh yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan(d13)
