sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus menunjukkan komitmennya dalam memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Setelah berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi dijalankan, kini bantuan senilai lebih dari Rp1,3 miliar kembali disalurkan untuk membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah pada November 2025 lalu.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra di Gedung Indo Jolito Batusangkar, Rabu (3/6/2026), didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, para asisten, serta kepala organisasi perangkat daerah terkait.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi tahun lalu meninggalkan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari rusaknya lahan pertanian, sektor perikanan, aktivitas ekonomi, infrastruktur, hingga kesehatan warga. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan langkah-langkah pemulihan secara bertahap dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra mengatakan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pusat mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan.
“Alhamdulillah, satu per satu upaya yang kita lakukan mulai membuahkan hasil. Mulai dari pembangunan hunian tetap, hunian sementara, bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak, pembangunan sabo dam sebagai upaya mitigasi, hingga berbagai bentuk bantuan lainnya,” ujar Eka Putra.
Menurutnya, proses pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara instan. Namun dengan sinergi semua pihak, masyarakat yang terdampak perlahan mulai kembali menjalankan aktivitas dan roda perekonomian mereka.
Pada kesempatan tersebut, bantuan sosial disalurkan kepada 175 pelaku usaha perikanan yang terdiri dari pembudidaya ikan, nelayan, dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto.
Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 148 pelaku UMKM yang tersebar di Kecamatan Batipuh Selatan, Batipuh, Pariangan, X Koto, dan Rambatan sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Sementara itu, 924 kepala keluarga petani di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nilai masing-masing sebesar Rp900 ribu.
Pemerintah daerah juga memberikan bantuan biaya pendampingan kepada keluarga pasien korban bencana yang menjalani perawatan di rumah sakit. Bantuan tersebut diberikan kepada 23 pasien dengan total anggaran mencapai Rp183,1 juta.
Bupati menegaskan seluruh penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan verifikasi yang ketat oleh perangkat daerah terkait. Langkah ini dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdampak dan membutuhkan.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan dilihat dari besar kecil nilainya, tetapi lihatlah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana,” katanya.
Namun di balik penyaluran bantuan tersebut, Eka Putra juga mengingatkan bahwa ancaman bencana masih perlu diwaspadai. Kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil, tingginya curah hujan, serta aktivitas vulkanik Gunung Marapi menjadi faktor yang harus terus dipantau bersama.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat budaya mitigasi bencana di lingkungan masing-masing.
“Mari kita berdoa bersama agar Tanah Datar senantiasa dijauhkan dari berbagai musibah. Yang terpenting saat ini adalah bangkit, berbenah, dan menata kembali kehidupan kita agar pulih seperti sediakala, bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Datar Ten Feri melaporkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan melalui sejumlah perangkat daerah, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian.
Ia menyebutkan total bantuan yang disalurkan pada kesempatan tersebut mencapai Rp1.305.468.872.
Penyaluran bantuan ini menjadi bukti bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar janji di atas kertas. Di tengah berbagai keterbatasan, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Sebab, keberhasilan bangkit dari bencana tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kehadiran negara di tengah rakyat yang sedang membutuhkan(d13)
