ssumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Sumatera Barat mulai memacu penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan ekonomi dan dampak bencana yang masih membayangi daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD Triwulan I Tahun 2026 sekaligus penyusunan target PAD 2027 di Aula Eksekutif Kantor Bupati, Selasa (19/05/2026).
Rapat tersebut dihadiri kepala OPD dan camat se-Kabupaten Tanah Datar sebagai langkah memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Abdurrahman Hadi menegaskan seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam mengejar target PAD agar pembangunan daerah tidak tergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.
“Seluruh OPD harus fokus menguatkan PAD dan segera menyampaikan setiap kendala melalui Bappenda,” tegasnya.
Ia juga meminta para camat bersama pemerintah nagari lebih agresif mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang selama ini menjadi salah satu penopang utama PAD daerah.
Menurutnya, capaian PAD tidak akan maksimal jika koordinasi antarinstansi berjalan sendiri-sendiri tanpa langkah konkret di lapangan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Jasrinaldi memaparkan sejumlah strategi yang disiapkan pemerintah daerah untuk mendongkrak PAD.
Langkah tersebut antara lain pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online, pengawasan transaksi melalui tapping box dan bank mobile, pemutakhiran data pajak, hingga peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kebijakan peningkatan PAD dilakukan melalui sistem pembayaran online, pengawasan pajak, koordinasi dengan instansi terkait, serta penegakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah,” ujarnya.
Namun di balik upaya tersebut, Jasrinaldi mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD.
Mulai dari rendahnya optimalisasi potensi daerah, data pajak yang belum akurat, rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan SDM dan teknologi, hingga dampak bencana alam yang ikut mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Rapat kemudian ditutup dengan diskusi antara OPD dan para camat terkait berbagai hambatan di lapangan serta langkah konkret untuk mempercepat peningkatan PAD.
Di tengah tekanan fiskal daerah yang semakin berat, rapat evaluasi ini menjadi sinyal bahwa Tanah Datar tidak ingin hanya bergantung pada bantuan pusat. Pemerintah daerah kini dituntut bergerak lebih agresif menggali potensi daerah agar roda pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak tersendat(d13)
