Kabupaten Tanah Datar

Ujian Transparansi Dimulai, BPK Masuk Tanah Datar 30 Hari: WTP Dipertaruhkan

12
×

Ujian Transparansi Dimulai, BPK Masuk Tanah Datar 30 Hari: WTP Dipertaruhkan

Sebarkan artikel ini

sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar

Komitmen transparansi keuangan daerah kembali diuji. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Ketua DPRD Anton Yondra mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual, Kamis (2/4) di Indojolito Batusangkar.

Pemeriksaan terperinci yang akan berlangsung selama 30 hari ke depan menjadi fase krusial bagi Pemkab Tanah Datar untuk membuktikan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ketua Tim BPK Perwakilan Sumbar untuk Tanah Datar, Welliya Elfajri, menegaskan pentingnya keterbukaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami akan melakukan pemeriksaan secara rinci selama 30 hari. Diperlukan dukungan penuh dan respons cepat dari seluruh OPD, bahkan jika harus di hari libur,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Eka Putra langsung memberi instruksi tegas: tidak ada ruang untuk lambat atau tertutup. Seluruh OPD diminta kooperatif, transparan, dan responsif dalam menyajikan data, dengan Inspektorat sebagai koordinator.

“Sampaikan informasi secara terbuka dan cepat. Ini bukan sekadar pemeriksaan, tapi cerminan tata kelola kita,” ujarnya.

Lebih jauh, Eka Putra menargetkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih—sebuah status yang kerap dijadikan tolok ukur kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun, di tengah tekanan efisiensi anggaran, Ketua DPRD Anton Yondra mengingatkan agar regulasi tidak menjadi “jebakan administratif” yang berubah-ubah.

“Kondisi keuangan saat ini menuntut belanja yang ketat dan terukur. Jangan sampai regulasi yang sering berubah justru mengganggu kinerja administrasi,” kritiknya.

Meski begitu, DPRD memastikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan BPK. Bahkan, capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya yang mencapai 89,19 persen—terbaik di Sumbar—menjadi modal optimisme.

Pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Ia adalah panggung evaluasi: apakah tata kelola keuangan daerah benar-benar bersih dan akuntabel, atau masih menyimpan celah yang selama ini luput dari sorotan(d13)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *