sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Kabupaten Tanah Datar mencatat capaian penting: angka kemiskinan berhasil ditekan. Namun, di balik angka yang membaik, pemerintah daerah justru memilih bersikap waspada.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat tingkat kemiskinan Tanah Datar berada di angka 3,59 persen—turun 0,67 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,26 persen. Jumlah penduduk miskin pun menyusut dari sekitar 15 ribu jiwa menjadi 12.557 jiwa.
Capaian ini disampaikan Wakil Bupati Ahmad Fadly saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2026 di aula Bappedalitbang, Kamis (9/4/2026).
“Ini capaian yang patut diapresiasi. Tapi jangan sampai membuat kita lengah,” tegasnya.
Lebih dari sekadar angka, Ahmad Fadly mengingatkan adanya ironi yang perlu dicermati: penurunan kemiskinan terjadi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menyimpan risiko laten jika tidak ditangani dengan strategi yang tepat.
Ia menyoroti ketergantungan pada program bantuan sebagai salah satu titik rawan. Jika intervensi lebih banyak berbasis bantuan sosial ketimbang pemberdayaan, maka ketika anggaran menyusut, kemiskinan berpotensi kembali melonjak.
“Kalau kita hanya mengandalkan bantuan, ini tidak akan berkelanjutan. Kita harus beralih ke pemberdayaan dan peningkatan produktivitas,” ujarnya.
Wabup juga memetakan lima persoalan utama yang masih membayangi penanggulangan kemiskinan: ketidaktepatan sasaran program, rendahnya efektivitas perencanaan, lemahnya integrasi antar OPD, tingginya ketergantungan masyarakat pada bansos, serta belum optimalnya pemanfaatan data.
Sebagai respons, Pemkab menetapkan tiga arah kebijakan utama tahun 2026: menekan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan produktivitas, serta mengintervensi kantong-kantong kemiskinan secara spesifik berbasis wilayah dan keluarga.
Ia pun menegaskan perubahan cara kerja birokrasi: dari sektoral menjadi terpadu, dari mengejar serapan anggaran menjadi fokus pada hasil nyata.
“Gunakan satu data kemiskinan, pastikan tidak ada tumpang tindih program, dan perkuat peran camat serta wali nagari sebagai ujung tombak,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Bappedalitbang, Adriyanti Rustam, menegaskan posisi Tanah Datar saat ini sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera Barat—bahkan lebih rendah dari rata-rata provinsi (5,57 persen) dan nasional (9,03 persen).
Namun, ia mengingatkan bahwa mempertahankan capaian jauh lebih sulit daripada mencapainya. Untuk itu, disiapkan enam strategi prioritas 2026, mulai dari penguatan data dan DTSEN, konvergensi kemiskinan ekstrem, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan sosial adaptif dan penguatan kelembagaan.
“Penanggulangan kemiskinan butuh kerja bersama, data akurat, dan program yang terintegrasi,” ujarnya.
Rakor yang dimoderatori Sekda Abdurahman Hadi ini menghadirkan lintas OPD, mulai dari Dinas Sosial, Pertanian, hingga PUPR. Diskusi berlangsung dinamis—menandakan satu hal: perang melawan kemiskinan belum selesai, dan Tanah Datar memilih menghadapi tantangan itu dengan strategi yang lebih tajam dan terukur(d13)
