sumbar.relasipublik.com // Bungo
Pertemuan lintas daerah antara Eka Putra dan Dedy Putra di Kabupaten Bungo, Senin (20/4), bukan sekadar seremoni silaturahmi. Di balik agenda Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD), tersirat pesan kuat tentang relasi historis, solidaritas perantau, hingga peluang kolaborasi pembangunan lintas wilayah.
Didampingi Ketua TP PKK Ny. Lise Eka Putra dan jajaran pimpinan OPD, kehadiran Bupati Tanah Datar dalam acara bertema “Satukan Niat, Bersihkan Hati, Pererat Silaturahmi Sesama Kita” menegaskan bahwa hubungan Tanah Datar–Bungo telah melampaui batas administratif.
“Ini bukan sekadar kunjungan. Ada ikatan batin yang sudah terjalin lama antara masyarakat kami dengan Bungo,” tegas Eka Putra.
Ia menggarisbawahi kedekatan geografis antara Sumatera Barat dan Jambi sebagai fondasi awal, yang kemudian diperkuat oleh sejarah panjang migrasi warga Tanah Datar ke Bungo. Generasi demi generasi perantau, menurutnya, telah menjadi bagian dari denyut kehidupan daerah tersebut.
Namun, di balik apresiasi itu, terselip pengakuan realistis: hidup di rantau bukan perkara mudah. Eka Putra menilai dukungan pemerintah daerah setempat menjadi faktor penting bagi keberlangsungan usaha dan kontribusi perantau.
“Tanpa dukungan pemerintah, sulit bagi masyarakat kami untuk berkembang. Karena itu, kami berterima kasih kepada Pemkab Bungo,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan pesan yang tajam sekaligus reflektif: adaptasi tidak boleh menggerus identitas. Prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga akar budaya Minangkabau.
“Budaya adalah jati diri. Ia tidak boleh luntur, baik di kampung halaman maupun di rantau,” pesannya, sembari secara simbolis “menitipkan” warga Tanah Datar kepada Pemerintah Kabupaten Bungo.
Data yang disampaikan Ketua IKTD Bungo, Hardius, memperkuat narasi tersebut. Sekitar 800 kepala keluarga asal Tanah Datar kini menetap di Bungo, tersebar dalam berbagai sektor—dari perdagangan hingga profesi formal. Angka ini bukan kecil; ia mencerminkan kekuatan sosial-ekonomi diaspora Minang di daerah tersebut.
Sementara itu, Bupati Bungo, Dedy Putra, menegaskan позиsi daerahnya sebagai ruang hidup yang inklusif. Ia menyebut Bungo sebagai wilayah heterogen yang dihuni berbagai suku—dari lokal hingga pendatang—yang hidup berdampingan.
“Kami terbuka. Siapa pun boleh datang dan berkembang di sini, selama membawa kontribusi positif bagi daerah,” ujarnya.
Pernyataan itu tidak berhenti pada retorika. Dedy juga membuka pintu lebar bagi investor, bahkan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mempersulit perizinan—sebuah sinyal bahwa Bungo tengah memposisikan diri sebagai daerah yang agresif menarik pertumbuhan ekonomi.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, pembangunan akan lambat. Investasi adalah kunci percepatan,” katanya lugas.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keterbukaan tidak berarti kehilangan jati diri. Dalam nada yang sejalan dengan Eka Putra, Dedy menekankan pentingnya menjaga budaya di tengah keberagaman.
Silaturahmi ini pada akhirnya bukan sekadar ajang temu kangen perantau. Ia menjelma menjadi panggung penegasan identitas, penguatan jejaring sosial, sekaligus sinyal politik bahwa diaspora—jika dikelola dengan baik—bisa menjadi kekuatan strategis bagi pembangunan daerah, baik di ranah maupun di rantau(d13)
